BATUBARA l Ersyah.com l Ketegangan antara masyarakat dan pihak perkebunan kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada aktivitas PTPN IV Tanah Itam Ulu yang diduga merugikan warga Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara.
Persoalan ini akhirnya menyeret pihak perusahaan ke meja politik melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Batubara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, Minggu (3/5/2026), gelombang keluhan masyarakat sudah berlangsung cukup lama. Warga menilai perusahaan terkesan abai terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas mereka, khususnya pembangunan parit batas perkebunan.
Puncaknya, pada Selasa (7/4/2026), DPRD Batubara menggelar RDP di Ruangan Rapat Komisi 1 DPRD sebagai respons atas laporan masyarakat dan para kepala desa.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I, H. Darius, didampingi Wakil Ketua Drs. Bonar Manik, serta dihadiri anggota Rusli, Muhammad Safi’i, H. Syaiful Bakhri, Suminah, Sudarman, dan Makdalena Sianipar.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan krusial diungkap. Masyarakat menuding pembuatan parit oleh pihak PTPN IV telah menyebabkan penyempitan luas tanah warga. Tak hanya itu, aktivitas tersebut juga diduga memicu erosi lahan yang kian mengkhawatirkan.
Warga juga mengungkap potensi bahaya keselamatan akibat kondisi tanah yang tidak stabil di sekitar parit, serta kerusakan lingkungan yang semakin nyata. Kondisi ini dinilai bukan hanya persoalan teknis, melainkan sudah menyentuh aspek hak hidup dan keamanan masyarakat.
RDP ini pun menjadi panggung konfrontasi kepentingan antara korporasi besar dengan warga yang merasa terpinggirkan di tanah sendiri. DPRD sebagai representasi rakyat kini berada di bawah tekanan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mengambil sikap tegas.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, desakan publik mengarah pada evaluasi menyeluruh terhadap operasional perusahaan, bahkan hingga kemungkinan sanksi tegas.
Masyarakat berharap suara mereka tidak lagi diabaikan.
“Kami minta DPRD berpihak pada rakyat dan tidak tunduk pada kekuatan korporasi,”harapan masyarakat.(red01)
