MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bergerak meredam gejolak harga Minyakita di pasaran.
Melalui koordinasi lintas instansi, Pemprov Sumut memastikan distribusi minyak goreng subsidi kini mulai berjalan lebih terkontrol, meski hambatan logistik masih membayangi wilayah kepulauan seperti Nias dan Gunungsitoli.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan, telah menindaklanjuti arahan Gubernur Sumut untuk mempercepat distribusi Minyakita agar tepat sasaran dan tidak memicu kelangkaan di pasar.
“Pemerintah harus hadir memastikan distribusi Minyakita berjalan cepat, merata, dan terkendali, sehingga masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga wajar,”kata Dedi, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, Pemprov Sumut menggandeng Satgas Pangan Polda Sumut, Bulog, ID Food, produsen, hingga distributor guna mengawasi rantai distribusi Minyakita dari gudang hingga pasar tradisional.
Langkah ini dilakukan menyusul masih adanya potensi kenaikan harga dan hambatan distribusi di sejumlah daerah.
Wilayah kepulauan seperti Nias dan Gunungsitoli disebut menjadi titik rawan akibat tingginya biaya logistik dan keterbatasan akses distribusi.
Meski demikian, pemerintah memastikan stok Minyakita masih aman. Saat ini, cadangan Minyakita di gudang Bulog Sumut mencapai 100 ribu liter dengan harga suplai Rp14.500 per liter.
Dedi menegaskan distribusi tidak boleh berhenti di tingkat distributor atau penyalur tertentu. Minyakita, kata dia, harus benar-benar sampai ke pasar agar masyarakat dapat merasakan langsung ketersediaannya.
“Kami tidak ingin distribusi hanya tercatat di atas kertas. Barangnya harus sampai ke pasar dan tersedia untuk masyarakat,”tegasnya.
Pemprov Sumut juga memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan maupun distribusi yang tidak sesuai aturan. Sebab, persoalan Minyakita bukan hanya soal stok, tetapi juga pemerataan distribusi di seluruh daerah.
Untuk mengantisipasi gejolak ke depan, Pemprov segera menyinkronkan data pasokan Minyakita yang masuk ke Bulog dengan realisasi penyaluran di lapangan. Distribusi ke daerah terpencil juga diperkuat melalui dukungan BUMD.
Sementara itu, produsen diminta tetap menjalankan kewajiban penyaluran, yakni 35 persen pasokan untuk BUMN pangan dan 65 persen untuk kebutuhan pasar masyarakat.
Distributor pun diingatkan agar tidak menahan stok demi menjaga stabilitas harga di Sumatera Utara.(red01)
