Sumut Dapat Rp6,3 Triliun, Tito Ingatkan Daerah Tidak Simpan Anggaran

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Pejabat Sekretaris Daerah, Sulaiman Harahap serta jajaran Asisten dan dinas terkait saat mengikuti rapat melalui Konferensi video bersama Mentri Tito Karnavian.(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN l Ersyah.com l Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menyoroti lambannya penggunaan dana penanganan bencana sejumlah pemerintah daerah di Sumatera, meski anggaran triliunan rupiah telah disiapkan pemerintah pusat.

Dalam rapat bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan kepala daerah terdampak bencana, Kamis (21/5/2026), Tito mengungkap masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi pascabanjir dan longsor akhir 2025.

Padahal, pemerintah pusat sengaja tidak memangkas TKD 2026 bagi daerah terdampak agar penanganan bencana bisa dipercepat.

“Sudah ada anggaran, tetapi belum digunakan, bahkan ada yang belum punya perencanaan. Ini harus segera dijalankan,”ucap Tito Karnavian melalui konferensi video dari Jakarta.

Pemerintah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

Dari total itu, Sumut menerima porsi terbesar, yakni Rp6,3 triliun untuk Pemprov Sumut dan 18 daerah terdampak.

Tito mengingatkan, dana besar yang mengendap tanpa realisasi hanya akan memperlambat pemulihan masyarakat korban bencana.

Selain proyek rehabilitasi, Tito juga meminta pemerintah daerah mempercepat pencairan dana hibah antar daerah. Pemprov Sumut sendiri tercatat akan menghibahkan Rp25 miliar kepada Aceh Tengah untuk mendukung penanganan bencana.

“Mohon segera direalisasikan. Jangan sampai anggaran sudah disiapkan, tetapi pelaksanaannya tertinggal,”tegasnya.

Menurut Tito, pemerintah pusat tengah berpacu menyusun Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028 melalui Bappenas. Fokus utama diarahkan pada proyek prioritas agar pemulihan daerah terdampak tidak berjalan lambat.

“Kita ingin penanganan cepat selesai. Karena itu semua daerah harus bergerak cepat,”ucap Tito.

Rapat itu juga diikuti Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Seluruh kepala daerah terdampak bencana di Sumatera juga mengikuti rapat secara virtual.(red01)