BATUBARA l Ersyah.com l Krisis air bersih di Kelurahan Lima Puluh akhirnya meledak ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV yang digelar Selasa, 12 Mei 2026, suasana berlangsung tegang setelah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia melontarkan kritik keras terhadap kinerja PDAM Tirta Tanjung yang dinilai gagal memenuhi hak dasar masyarakat.
Selama 10 hari, ribuan warga di Kelurahan Lima Puluh hidup tanpa aliran air bersih.
Ironisnya, di tengah penderitaan masyarakat, PDAM justru dinilai minim tanggung jawab dan gagal memberikan kepastian kepada pelanggan.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Batubara itu berubah menjadi forum “pengadilan moral” terhadap manajemen PDAM.
Satu per satu keluhan masyarakat dibuka di hadapan Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung. Mulai dari buruknya distribusi air, lemahnya pelayanan, hingga dugaan amburadulnya tata kelola perusahaan daerah tersebut.
“Ini bukan lagi soal gangguan teknis. Ini bentuk kegagalan total pelayanan publik. Masyarakat bayar tagihan, tapi hak dasar mereka diabaikan,”tegas perwakilan GEMAPI dalam rapat.
Mahasiswa menilai matinya distribusi air hingga 10 hari merupakan bukti nyata buruknya manajemen PDAM Tirta Tanjung. Mereka menyebut direksi tidak memiliki kesiapan menghadapi krisis dan terkesan membiarkan masyarakat menderita tanpa solusi cepat.
Lebih parah lagi, warga mengaku tidak mendapat informasi jelas terkait penyebab matinya air maupun kapan distribusi kembali normal.
Di saat masyarakat kesulitan mandi, memasak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, PDAM dinilai hanya diam tanpa transparansi.
Kondisi tersebut memicu kemarahan banyak warga yang terpaksa membeli air dengan biaya tambahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sebagian lainnya harus mencari sumber air alternatif demi bertahan hidup.
Komisi IV DPRD Batubara pun meminta evaluasi besar-besaran terhadap jajaran PDAM Tirta Tanjung. DPRD menilai persoalan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat.
“Kalau perusahaan daerah tidak mampu melayani rakyat, untuk apa dipertahankan?” celetuk salah satu peserta rapat yang langsung menyita perhatian forum.
RDP ini menjadi tamparan keras bagi PDAM Tirta Tanjung sekaligus alarm bagi Pemerintah Kabupaten Batubara.(red01)
