JAKARTA l Ersyah.com l Pemerintah mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 bagi wilayah terdampak banjir dan longsor, dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima pengembalian terbesar dibanding Aceh dan Sumatera Barat.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian mengatakan, besaran pengembalian disesuaikan dengan nilai pemotongan TKD yang sebelumnya diterapkan kepada masing-masing daerah.
Saat kebijakan penyesuaian TKD diberlakukan, Sumut mengalami pemotongan anggaran paling besar, mencapai Rp6 triliun. Sementara Aceh dipotong Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat Rp2,6 triliun.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” kata Tito usai rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Barat.
Di tengah penerimaan pengembalian TKD terbesar, Sumut juga tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi hibah terbesar untuk penanganan daerah terdampak bencana.
Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan hibah Rp260 miliar bagi pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan fiskal akibat banjir dan longsor.
Tito mengapresiasi langkah tersebut dan menyebut kontribusi Sumut jauh melampaui daerah lain.
“Saya berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus,”ujarnya.
Dalam rapat itu, pemerintah juga memaparkan percepatan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Sebanyak 3.084 sekolah yang segera direhabilitasi dari total 4.992 sekolah yang rusak akibat bencana.
“Sebanyak 3.084 sekolah sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Kemdikdasmen. Sisanya bukan didiamkan, tetapi akan masuk tahap berikutnya,” kata Tito.
Sementara terkait pembangunan hunian tetap (huntap), pemerintah mulai mengerjakan rumah bagi warga yang memiliki lahan pribadi. Namun pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih terkendala penyediaan lahan yang aman dari potensi bencana.
“Kalau huntap di tanah milik warga sendiri sudah mulai dikerjakan BNPB. Yang komunal masih ada kendala karena lahannya harus dipastikan jauh dari zona rawan bencana. ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup juga terlibat dalam penyediaannya,”ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menko PMK Pratikno beserta jajaran kementerian terkait.(red01)
