MEDAN l Ersyah.com l Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 mendapat sorotan keras dari tokoh masyarakat sekaligus pengamat sepak bola, Drs. H. Amiruddin.
Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi evaluasi profesionalisme penyelenggara, bukan malah berkembang menjadi ajang mencari kambing hitam.
Amiruddin menegaskan, narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang tidak berkomitmen mendukung turnamen dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Publik seolah diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan. Pertanyaannya, mana dasar resminya?. Sampai hari ini tidak pernah ditunjukkan dokumen yang menyatakan kewajiban itu berada di tangan Pemko Medan,”kata Amiruddin, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, jika PSSI Sumut maupun panitia lokal menganggap pembiayaan hotel peserta merupakan kewajiban pemerintah daerah, maka seharusnya ada dasar hukum, administrasi, atau kesepakatan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Sampai sekarang tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat resmi yang menunjukkan Pemko Medan berkomitmen menanggung biaya hotel seluruh peserta. Logika yang sehat, seseorang tidak bisa dituduh ingkar terhadap janji yang tidak pernah dibuat,” tegasnya.
Amiruddin juga mempertanyakan munculnya narasi yang menggambarkan seolah-olah PSSI Sumut dan panitia lokal menjadi pihak yang “menyelamatkan” turnamen karena harus menanggung biaya hotel peserta.
Menurutnya, narasi tersebut justru mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan kegiatan berskala internasional.
“Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan pokok dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah hal pertama yang harus dipastikan penyelenggara adalah kesiapan kebutuhan dasar peserta?” ujarnya.
Ia menilai, apabila kebutuhan fundamental seperti akomodasi tidak dapat dipastikan sejak awal, maka yang layak dievaluasi adalah kualitas perencanaan penyelenggara, bukan komitmen pemerintah daerah yang sejak awal tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya tersebut.
Amiruddin mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan kepada pemerintah.
“Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain,”katanya.
Mantan Ketua DPRD Medan periode 2009–2014 itu menilai tudingan terhadap Rico Waas semakin tidak relevan mengingat Pemko Medan telah memberikan berbagai bentuk dukungan nyata untuk menyukseskan turnamen, mulai dari persiapan Stadion Teladan sebagai venue pertandingan, pembenahan fasilitas pendukung, koordinasi lintas instansi, hingga pengerahan sumber daya pemerintah daerah.
“Alih-alih mendapatkan apresiasi atas dukungan yang sudah diberikan, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Pola seperti ini tidak sehat bagi kemajuan sepak bola nasional,”jelasnya.
Amiruddin meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik tersebut sebagai bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh, bukan sebagai panggung membangun opini yang menyalahkan pihak lain.
Ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik terkait pembagian tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, serta skema pembiayaan dalam penyelenggaraan turnamen internasional.
“Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini yang tidak didukung fakta,”tegasnya.
Menurut Amiruddin, ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 seharusnya menjadi refleksi membangun tata kelola sepak bola yang lebih profesional di Sumatera Utara, mulai dari perencanaan anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik, hingga akuntabilitas organisasi.
“Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kelemahan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang kembali,” pungkasnya.(red01)
