JAKARTA l Ersyah.com l Paradigma pembangunan pertahanan Indonesia harus berubah. Anggaran pertahanan tidak lagi boleh dipandang sebagai pengeluaran semata untuk menjaga kedaulatan negara, melainkan investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, industrialisasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Pandangan itu disampaikan Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi melalui tulisannya berjudul Membangun Ekonomi Pertahanan Indonesia: Dari Beban Anggaran Menjadi Mesin Pertumbuhan Nasional.
Menurut Budhi, di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan percepatan perkembangan teknologi global, kekuatan pertahanan modern tidak hanya ditentukan jumlah alutsista yang dimiliki, tetapi juga kemampuan negara mengubah belanja pertahanan menjadi kekuatan ekonomi nasional.
“Pertahanan tidak harus menjadi beban anggaran negara. Jika dikelola dengan tepat, sektor ini dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penggerak transformasi industri nasional,”ujar Budhi, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pertahanan tidak lagi diukur dari banyaknya kapal perang, pesawat tempur, atau sistem persenjataan yang dibeli. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana investasi tersebut menghasilkan transfer teknologi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa.
Konsep itu sejalan dengan pemikiran pakar ekonomi pertahanan Profesor Ron Matthews dari King’s College London yang menilai pengeluaran pertahanan harus mampu menghasilkan dua manfaat sekaligus, keamanan negara (security dividend) dan keuntungan ekonomi (economic dividend).
Bagi Indonesia, pendekatan tersebut dinilai relevan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di pusat dinamika Indo-Pasifik, kebutuhan memperkuat pertahanan tidak dapat ditawar.
Namun pembangunan kekuatan militer harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.
Budhi mencontohkan pengadaan pesawat tempur, kapal perang, radar, satelit, drone, hingga sistem pertahanan siber yang semestinya tidak berhenti pada aspek operasional militer, tetapi juga menjadi instrumen penguatan industri nasional dan percepatan penguasaan teknologi strategis.
Ia menunjuk Korea Selatan dan Turki sebagai contoh keberhasilan integrasi pertahanan dan ekonomi.
Kedua negara mampu mengubah industri pertahanan menjadi sektor produktif yang menghasilkan devisa, membuka lapangan kerja, memperkuat inovasi, sekaligus meningkatkan pengaruh geopolitik mereka di tingkat global.
“Pengalaman Korea Selatan dan Turki membuktikan bahwa pembangunan kekuatan militer dan pertumbuhan ekonomi bukan dua agenda yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan bersamaan melalui strategi industrialisasi yang terintegrasi,”ungkapnya.
Menurut Budhi, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui berbagai industri strategis nasional. Tantangan terbesar saat ini bukan lagi membangun industri dari nol, melainkan menciptakan ekosistem pertahanan yang menghubungkan industri, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pengguna dalam satu rantai nilai yang terintegrasi.
Ia menilai setiap proyek pertahanan harus menghasilkan efek berganda bagi perekonomian nasional, mulai dari tumbuhnya industri pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga lahirnya inovasi baru yang dapat dimanfaatkan sektor sipil.
Budhi juga menyoroti pentingnya efek limpahan teknologi (technology spillover effect). Sejumlah teknologi yang kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, seperti internet, GPS, satelit, mesin jet, material komposit, hingga kecerdasan buatan, awalnya lahir dari kebutuhan sektor pertahanan sebelum berkembang menjadi teknologi sipil bernilai ekonomi tinggi.
Karena itu, investasi pertahanan Indonesia harus diarahkan untuk melahirkan inovasi yang dimanfaatkan pada sektor kesehatan, energi, transportasi, pendidikan, pertanian, dan ekonomi digital.
Selain memperkuat pasar domestik, Indonesia juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor produk pertahanan ke kawasan Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Pasifik.
Produk seperti pesawat angkut, kapal patroli, kapal perang, radar, munisi, kendaraan tempur, dan sistem drone dinilai memiliki potensi bersaing di pasar internasional.
“Ekspor pertahanan bukan hanya soal devisa. Ini juga instrumen diplomasi dan penguatan posisi strategis Indonesia di tingkat global,”ucapnya.
Sebagai arah pembangunan ke depan, Budhi menawarkan konsep Defence Economy 5.0, yakni integrasi sektor pertahanan dengan industri nasional, teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan agenda pembangunan jangka panjang Indonesia.
Menurutnya, masa depan pertahanan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada pembelian alutsista. Pertahanan harus menjadi motor penggerak industrialisasi, pusat inovasi teknologi, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Ukuran keberhasilan pertahanan bukan hanya berapa banyak senjata yang dimiliki, melainkan seberapa besar investasi pertahanan mampu diubah menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, dan industri nasional,”tukas Budhi.
Ia menambahkan, menuju Indonesia Emas 2045, sektor pertahanan harus ditempatkan sebagai investasi strategis yang menghasilkan tiga keuntungan sekaligus, dividen keamanan, dividen ekonomi, dan dividen teknologi.
“Setiap rupiah anggaran pertahanan seharusnya tidak berhenti menjadi biaya keamanan negara, tetapi berubah menjadi investasi yang menciptakan industri, teknologi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi,”tutupnya.
Jika dijalankan secara konsisten inilah, pertahanan tidak hanya menjadi benteng kedaulatan negara, tetapi juga salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi dan fondasi kemandirian Indonesia di abad ke-21.(red01)
