MEDAN l Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui ratusan massa dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) yang menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (19/6/2026).
Massa menyerahkan petisi kepada Bobby untuk diberikan kepada Presiden RI agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan akibat berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Di hadapan peserta aksi, Gubernur Sumut menegaskan, Program MBG telah memberi manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga penerima di berbagai daerah.
Karena itu, menurutnya, evaluasi dan perbaikan program harus dilakukan tanpa mengorbankan hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang layak.
“Kalau perlu ada perbaikan dan penyempurnaan, tentu kita sepakat. Tetapi jangan sampai kebutuhan anak-anak yang selama ini merasakan manfaat program ini menjadi korban,”ucap Bobby.
Menjelang waktu salat Asar, Bobby mengundang sekitar 10 perwakilan massa untuk berdialog di dalam Kantor Gubernur.
Dalam pertemuan itu, ia memastikan petisi masyarakat Sumut akan diteruskan langsung kepada Presiden RI.
Bobby juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat, untuk mengawal pelaksanaan Program MBG agar semakin tepat sasaran dan bebas dari berbagai persoalan di lapangan.
“Surat ini ditujukan langsung kepada Bapak Presiden. Harapan kita sama, program pemenuhan gizi anak-anak ini dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris LMP MBG, Said Siregar, membacakan petisi yang berisi lima tuntutan kepada pemerintah pusat.
Salah satu poin utama adalah meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan Program MBG tetap berjalan demi mendukung lahirnya generasi yang sehat dan cerdas.
Menurut Said, persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
“Kami meminta Program Makan Bergizi Gratis dilanjutkan, bukan ditutup. Jika ada masalah pada pelaksanaannya, yang diperbaiki adalah sistem dan pelaksananya, bukan programnya,” katanya.
Petisi tersebut juga mendesak peningkatan standar keamanan pangan, percepatan mekanisme distribusi, penyelesaian berbagai kendala secara objektif tanpa menghentikan hak penerima manfaat, serta pelibatan akademisi, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pengawasan program.(red01)
