DELISERDANG l Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melontarkan kritik halus terhadap pola komunikasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat.
Di hadapan ratusan bupati se-Indonesia, Bobby meminta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tidak hanya fokus melobi kementerian, tetapi juga aktif membangun sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah provinsi.
Sebab kata Bobby, pemerintah provinsi merupakan mitra strategis yang selama ini kerap luput dalam pembahasan kebijakan fiskal daerah.
Akibatnya, sinkronisasi anggaran dan pembangunan antara provinsi dan kabupaten belum berjalan maksimal.
“Rekomendasi langsung ke kementerian itu bagus. Namun, kita juga perlu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan dan menyelaraskan kebijakan fiskal maupun anggaran antara provinsi dengan kabupaten,”ucap Bobby saat menghadiri Welcome Dinner HUT ke-26 APKASI yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam, di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam.
Bobby juga mengusulkan perubahan skema pajak kendaraan bermotor. Ia menilai tarif pajak tidak seharusnya diberlakukan sama di seluruh daerah.
Menurutnya, kota-kota besar dapat dikenakan tarif lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) perlu mendapat perlakuan yang lebih proporsional.
Skema itu diyakini mampu mendorong pemerataan kepemilikan kendaraan sekaligus meningkatkan potensi penerimaan opsen pajak daerah.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga membawa kabar baik bagi pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) mulai Juli 2026, dengan Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang memperoleh porsi terbesar.
Bobby juga mengapresiasi Deliserdang sebagai tuan rumah HUT APKASI. Menurutnya, kehadiran lebih 200 bupati dari berbagai daerah telah memberikan efek berganda bagi perekonomian lokal, mulai dari sektor perhotelan, UMKM hingga usaha kuliner.
Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengatakan, HUT APKASI menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk menyuarakan tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga penguatan ketahanan pangan di tengah dampak perubahan iklim.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan hak dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal harus lebih berpihak pada kemandirian daerah,”ujar Asri.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan, peringatan HUT ke-26 APKASI dimanfaatkan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus memperkuat jejaring ekonomi dan investasi antar kabupaten di Indonesia.(red01)
