LABURA l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten Labura mendengarkan agenda politik nasional.
Wakil Bupati (Wabup) Labura, Dr. H. Samsul Tanjung, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Labura dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus dan dihadiri jajaran Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli, kepala OPD, serta tokoh masyarakat.
Di tengah situasi politik dan pemerintahan yang terus bergerak, pidato Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sorotan penting. Bukan hanya seremoni menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pidato tersebut memuat arah kebijakan nasional yang pada akhirnya akan bersentuhan langsung dengan kepentingan daerah dan masyarakat.
Kegiatan diikuti seluruh jajaran Pemkab Labura pun mengikuti agenda tersebut. Kehadiran eksekutif daerah bersama DPRD dan unsur Forkopimda menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak bisa dipandang sebagai urusan pemerintah pusat semata. Setiap arah politik anggaran dan kebijakan pemerintah pusat memiliki konsekuensi terhadap pembangunan daerah.
Sorotan kembali menguat pada agenda kedua. H.Samsul Tanjung bersama jajaran Pemkab Labura mengikuti Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato Presiden RI terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Agenda APBN 2027 bagian paling strategis bagi daerah. Besaran dan arah anggaran nasional menentukan ruang fiskal, prioritas pembangunan, hingga kemampuan pemerintah daerah menjalankan berbagai program yang menyentuh masyarakat.
Karena itu, Pemkab Labura cukup dimaknai sebagai agenda protokoler. Ada kepentingan daerah harus dikawal, mulai dari alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap Kabupaten Labura.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya hadir untuk mendengar, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan nasional dan menerjemahkannya menjadi langkah konkret di daerah.
Pemkab Labura dan DPRD memastikan kepentingan pembangunan daerah tetap masuk dalam radar kebijakan nasional, bukan hanya menjadi penonton dari keputusan politik anggaran di tingkat pusat.(F.Sinaga)
