BATUBARA l Ersyah.com l Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota KUA-PPAS Rancangan APBD tahun anggaran 2027 berlangsung, Selasa (18/8/2026) di ruang rapat paripurna DPRD Batubara.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Batubara,Rodial, dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Batubara Rusian Heri, yang mewakili Bupati, unsur pimpinan Sekretariat DPRD, seluruh anggota DPRD, OPD, serta Forkopimda.
Dalam dukungan terhadap pembahasan KUA-PPAS, sejumlah fraksi menyelipkan pesan agar APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen angka, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat Batubara.
Fraksi KDRI melalui juru bicaranya, H.Rohadi meminta pemerintah daerah tidak lagi bermain aman dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Batubara.
KDRI mendorong agar rekomendasi Panitia Khusus PAD segera ditindaklanjuti, termasuk upaya menaikkan target PAD serta memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi terhadap perusahaan yang dinilai kurang berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Batubara.
Fraksi KDRI juga menyoroti masih adanya potensi sumber pendapatan daerah yang belum memberikan bagi hasil kepada daerah.
Pemerintah Kabupaten Batubara didorong untuk memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, termasuk mendorong revisi regulasi yang dianggap menghambat optimalisasi pendapatan daerah.
Fraksi KDRI juga meminta Pemerintah Batubara membentuk tim atau satuan tugas optimalisasi PAD yang bekerja menyisir seluruh potensi pendapatan, terutama dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Batubara.
“Jangan hanya mengandalkan transfer pemerintah pusat ketika potensi ekonomi di daerah belum digarap secara maksimal,”baca Rohadi.
Selain itu, Fraksi KDRI juga menuntut efisiensi anggaran. Belanja daerah harus diarahkan secara lebih tajam kepada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Program prioritas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran 2027 juga menjadi salah satu catatan penting.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Muhammad Safi’i menyatakan mendukung pembahasan KUA-PPAS 2027, tetapi menegaskan fungsi DPRD tidak berhenti pada persetujuan anggaran.
Gerindra menyatakan tetap menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Fraksi ini mengingatkan agar APBD 2027 disusun secara realistis, proporsional dan tepat sasaran sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap anggaran tahun 2027 dapat menghasilkan realisasi tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat,”tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Jalasmar Sitinjak juga meminta agar berbagai hasil kerja dan rekomendasi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat tidak berhenti sebagai catatan rapat.
Pemerintah daerah dan pihak terkait didorong menindaklanjutinya melalui kebijakan serta langkah konkret.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS dapat segera dilakukan agar pembangunan 2027 tidak terlambat dan aktivitas ekonomi masyarakat Batubara dapat semakin berkembang.
Juru bicara Fraksi PKS, Suminah, menyatakan mendukung Nota KUA-PPAS RAPBD 2027 untuk dibahas secara serius, efektif dan efisien di masing-masing komisi DPRD.
Sedangkan Fraksi PAN menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan maupun pembahasan KUA-PPAS.
PAN berharap anggaran 2027 memiliki kapasitas menyelesaikan sebagian besar persoalan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun Batu Bara yang lebih maju dan sejahtera.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyatakan siap membahas dokumen KUA-PPAS secara mendalam bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fraksi ini menekankan pentingnya APBD yang sehat, akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Seluruh fraksi sepakat rancangan KUA-PPAS R-APBD Batubara 2027 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran, dengan sejumlah catatan dan tuntutan penyempurnaan.(red01)
