ASAHAN |Ersyah.com| Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/08/2026), dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumatera Utara, Kepala Daerah se-Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Agus Fatoni mengatakan, penggenjotan PAD menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk meningkatkan PAD, kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, memperluas sumber pendapatan yang belum digali, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi sistem guna mengurangi praktik korupsi,”ujarnya.
Dirjen nenekankan agar BUMD di daerah lebih dioptimalkan kinerjanya, menjalin kerja sama dengan pihak terkait, serta memanfaatkan program CSR secara tepat.
“Saat ini daerah langsung menerima opsen dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD”, ungkapnya.
Ia juga mengatakan, Dengan PAD yang meningkat, masyarakat akan semakin sejahtera.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama.
“Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD. Salah satu sumber utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor’, ucapnya.
Dengan adanya opsen PKB, Gubsu mengharapkan daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan, ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
“Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara”, ajaknya.
Usai rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut baik terselenggaranya rakor sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
Bupati berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan program prioritas daerah tidak terhambat.
“Dukungan sinkronisasi data pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghindari tumpang tindih data dan potensi kehilangan pendapatan”, harapnya.
Selanjutnya beliau menegaskan bahwa seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat
Selain itu disampaikan,Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat..
“Sinergi dan kesamaan data antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat,”pungkasnya. (PMN10)
