JAKARTA l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong optimalisasi aset daerah agar tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu dipaparkan Wakil Gubernur Sumut H. Surya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dalam rapat mengangkat agenda evaluasi pengelolaan aset Pemda/Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkontribusi terhadap PAD.
Surya menyebut, sejumlah langkah strategis tengah dilakukan Pemprov Sumut.
Penataan, pengamanan, hingga optimalisasi aset menjadi perhatian utama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Surya mengatakan, Pemprov Sumut kini mempercepat proses sertifikasi dan inventarisasi aset, termasuk mendorong digitalisasi dalam tata kelola BMD.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan aset daerah memiliki status yang jelas, meminimalkan potensi sengketa, sekaligus membuka peluang agar aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.
“Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi hanya persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Targetnya aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita,” ujar Surya.
Selain itu, Pemprov Sumut juga terus membenahi pengelolaan aset yang berada di bawah BUMD.
Melalui transformasi bisnis yang akuntabel dan pengawasan yang lebih ketat, setiap klaster BUMD didorong untuk meningkatkan kesehatan korporasi sekaligus memanfaatkan aset daerah sebagai peluang investasi baru di Sumut.
“Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumut,”ucapnya.
Pemaparan itu mendapat respons positif dan apresiasi dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI.
Pproaktif Pemprov Sumut dalam mengamankan hak atas tanah dan fisik aset daerah dinilai dapat menjadi contoh tata kelola yang dapat diterapkan di daerah lain.
Dalam RDP tersebut, Surya didampingi Pejabat Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Sumut Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar.(MY/red01)
