Eksklusif, Realita, Sejahtera, Yadikator, Adil
Indeks

Cegah Korupsi, Bupati Labura Teken Komitmen Bersama KPK

Bupati Kabupaten Labura, Dr H.Hendriyanto Sitorus didampingi Ketua DPRD Labura, Riba Bertuah Sitorus menandatangani komitmen bersama KPK RI.(Ersyah/F.Sinaga)

MEDAN l Ersyah.com l Penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Labura.

Sehingga Bupati Labura Dr H.Hendriyanto Sitorus penandatanganan komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Kegiatan digelar, Kamis (17/9/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan,

Pelaksanaan tersebut mempertemukan kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta pimpinan perangkat daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sumut.

Bupati Labura hadir bersama Ketua DPRD Labura Rimba Bertuah Sitorus.

Mengikuti agenda yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut bersama KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP RI.

Petemuan itu tidak hanya menjadi forum koordinasi. Pemerintah daerah diajak memperkuat sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi.

Dalam agenda itu, Bupati Hendriyanto Sitorus turut sepakat membubuhkan tanda tangan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ini untuk terus memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi. Kehadiran KPK hari ini juga mengingatkan kita untuk terus meningkatkan integritas dalam pemerintahan,”kata Bupati Hendri disela-sela kegiatan.

Menurutnya, komitmen tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan agar pencegahan korupsi tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan integritas dalam menjalankan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Labura berharap adanya komitmen itu dapat memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.ao

Sehingga, pencegahan korupsi bukan hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi bagian dari upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.(F.Sinaga)