MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimistis realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Optimisme itu didukung percepatan pelaksanaan berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota,”kata Plh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Frans Novendy Saragih, saat jumpa pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (24/9/2026).
Berdasarkan data BKAD Sumut per 22 September 2026, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 69,80 persen atau sekitar Rp8,9 triliun dari total anggaran Rp12,8 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja mencapai 51,82 persen atau Rp6,64 triliun dari anggaran yang sama.
“Saat ini, OPD kita juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, kita optimis selesai segera,”ujar Frans.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya telah mencapai 59,15 persen atau sekitar Rp4,1 triliun dari target Rp6,9 triliun.
Capaian tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp3,5 triliun, retribusi daerah Rp165 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp325 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp101 miliar.
Frans juga menyampaikan, Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp1,1 triliun yang diprioritaskan untuk rekonstruksi bencana mulai direalisasikan. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni pendidikan Rp190 miliar, kesehatan Rp91 miliar, infrastruktur Rp274 miliar, sumber daya air Rp246 miliar, pertanian Rp35 miliar, dan urusan lainnya Rp26 miliar.
Menurut Frans, organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana masih optimistis realisasi TKD tambahan tersebut dapat berjalan sesuai perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan.
“OPD pelaksana masih optimistis sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan,”katanya.
Di sisi lain, BKAD Sumut tengah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini dalam kondisi menganggur atau idle. Aset tersebut akan diarahkan untuk dimanfaatkan masyarakat maupun perusahaan melalui skema kerja sama dengan Pemprov Sumut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Saat ini BKAD sedang melaksanakan kegiatan program bagaimana memanfaatkan aset yang kondisi idle untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk dikerjasamakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar jadi sumber PAD,” ujar Frans.(MY/red01)
