Gubernur Minta Bappenas Perkuat Dukungan Pembangunan Sumatera Utara

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution saat pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menyampaikan lima poin prioritas pembangunan wilayah Sumatera Utara.(Foto. Diskominfo Sumut)

JAKARTA l Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan lima prioritas pembangunan Sumut yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Prioritas meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana,”kata Gubernur Bobby, Kamis (8/10/2026) di Jakarta.

Dalam pertemuan, Bobby memaparkan berbagai potensi Sumut sekaligus harapan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana pengembangan kewilayahan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Posisi strategis Sumatera Utara sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional,”ujarnya.

Bobby menjelaskan, arah pembangunan Sumut selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang menetapkan Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global. Hal itu mencakup Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta sejumlah pusat pertumbuhan, yakni Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.

“Tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat,”jelasnya.

Bobby, fokus Pemprov Sumut adalah memastikan konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Karena itu, Pemprov Sumut berharap rencana tersebut mendapat perhatian dan dukungan prioritas dari pemerintah pusat.

“Yang pertama adalah rencana pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank),”paparnya.

Pada Februari 2024, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan pembiayaan. Skemanya dengan bunga 0,05 persen dalam jangka waktu 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Namun, seiring penyesuaian RPJMN 2025-2029, proyek ini belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.

“Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029,”harapan Bobby.

Menurutnya, arah pembangunan nasional di Sumut telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu, ia berharap Kepala Bappenas memberikan arahan terkait keberlanjutan dan perkembangan proyek prioritas, termasuk program strategis nasional (PSN).

“Untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya pariwisata, budaya, kelautan, perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur,”jelasnya.

Bobby, usulan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak. Program ini diharapkan mendapat kepastian dukungan anggaran, khususnya untuk konektivitas, layanan dasar dan SDM, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik.

“Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,”pintanya.

Bobby meyakini usulan menjadikan Belawan-Kualatanjung-Seimangkei sebagai satu koridor industri logistik nasional. Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai international hub, dan Seimangkei sebagai pusat hilirisasi, disertai penetapan roadmap dan target koridor 2027-2029 serta pengintegrasian program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.

“Terakhir implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas,”tukasnya.(red01)