Pemprov Sumut Revitalisasi BLK Simalungun, Siapkan 18 Program Pelatihan Kerja

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Illyan Chandra Simbolon memberikan penjelasan terkait revitalisasi BLK Simalungun.(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Simalungun dan rampung di Desember 2026.

Sesuai target mulai 2027, BLK mampu melatih 1.000 peserta setiap tahun untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Illyan Chandra Simbolon menjelaskan, revitalisasi BLK Simalungun merupakan salah satu Program Strategis Daerah (PSD) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

“Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai,” ujar Illyan dalam jumpa pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (21/10/2026).

Dijelaskan, BLK Simalungun dirancang menggunakan sistem berasrama (boarding) dengan kapasitas 100 peserta pelatihan. “Pada 2027, sebanyak 18 program kejuruan direncanakan tersedia untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja,”ucapnya.

Sejumlah program pelatihan yang disiapkan meliputi operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

“Kita meyakini target 1.000 peserta per tahun, revitalisasi BLK Simalungun untuk memperluas akses pelatihan kerja sekaligus meningkatkan peluang masyarakat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya,”jelasnya.

Selain revitalisasi BLK, Dinas Ketenagakerjaan Sumut juga menjalankan program strategis perlindungan tenaga kerja rentan.

Pemprov Sumut turut memperkuat pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Kerja sama untuk meningkatkan pembinaan, pemeriksaan, dan pelayanan ketenagakerjaan di daerah.

Illyan menegaskan, kolaborasi salah satu upaya memperkuat pengawasan melalui sinergi antara pengawas ketenagakerjaan provinsi dan dinas terkait di kabupaten/kota.

“Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota,”tutupnya.(MY/red01)