ASAHAN l Ersyah.com l Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi solusi memulihkan layanan publik pascabencana di Sumatera Utara (Sumut). Kabupaten Asahan masuk dalam delapan daerah yang dipuji karena mengoperasikan MPP secara aktif.
Hal itu terungkap dalam pertemuan tingkat tinggi, Kamis (12/11/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Acara dibuka Wakil Menteri PANRB RI dan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, yang dihadiri para kepala daerah se-Sumut dan pimpinan OPD terkait. Wakil Bupati Asahan, Rianto, hadir mewakili Pemkab Asahan.
Gubernur Bobby menyampaikan, pemulihan pascabencana tidak hanya memperbaiki bangunan rusak.
“Tantangan terbesar kita untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya,”katanya.
Ia meminta daerah yang belum memiliki MPP segera membangunnya, sementara yang sudah ada diminta memperluas jenis layanan.
Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, mengapresiasi Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
“Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah,”ujarnya.
Rianto menyebut, kepercayaan sebagai tanggung jawab besar.
Pemkab Asahan terus menambah jenis layanan dan memperkuat koordinasi antar instansi, agar MPP tetap berorientasi pada kepuasan masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun saat darurat dan pemulihan bencana.
“MPP bukan hanya bangunan atau kumpulan meja layanan. Ia harus menjadi pusat pelayanan terpadu yang benar-benar memudahkan masyarakat. Masyarakat tidak boleh dipersulit urusan administrasi, justru pemerintah yang harus hadir memberikan solusi,”ucapnya.(PMN10)
