Aspirasi Warga 7 Dapil Bahan Pembahasan APBD Batubara 2027

DPRD Batubara menggelar paripurna laporan Reses Tahap III 2026. Aspirasi masyarakat dari tujuh dapil menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027.(Foto. Sekteriat DPRD BB)

BATUBARA l Ersyah.com l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses Tahap III Tahun 2026, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara.

Rapat bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggota legislatif dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tujuh daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Batubara.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Batubara, M Safi’i, didampingi Wakil Ketua Rodial dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Rusian Heri mewakili Bupati Batubara.

Turut hadir seluruh anggota DPRD, perwakilan Sekretariat DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam laporan hasil reses dari tujuh dapil disampaikan secara bergantian anggota DPRD.

Dari laporan yang dibacakan, kegiatan reses telah dilaksanakan dengan menemui konstituen di berbagai desa dan kelurahan. Aspirasi yang dihimpun berasal dari masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga unsur partai politik.

Untuk Dapil I yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir dan Datuk Lima Puluh, laporan dibacakan Atika Arfah Matondang.

Sementara Dapil II, meliputi Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar, disampaikan Usman.

Dapil III yang mencakup Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus dibacakan Muhammad Ridwan.

Selanjutnya, laporan Dapil IV Kecamatan Sei Balai dibacakan Rachel Rismauli Paranginangin. Dapil V Kecamatan Medang Deras disampaikan Syaiful Bakhri.

Adapun Dapil VI yang meliputi Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador dibacakan Agung Setiawan. Sedangkan laporan Dapil VII Kecamatan Air Putih disampaikan Alpon Sirait.

Ketujuh laporan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing telah dihimpun untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara.

Salah satu poin yang secara khusus muncul dalam laporan reses adalah persoalan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Air Putih.

Anggota DPRD dari Dapil VII meminta Bupati Batubara melakukan pendataan ulang penerima PKH agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Selain itu, persoalan harga pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar penjualan pupuk subsidi mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan harga sesuai ketentuan dan terjangkau.

Seluruh aspirasi menjadi bagian dari persoalan yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui kebijakan dan koordinasi dengan pihak terkait.

Mereka menyatakan akan membawa berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah agar dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat juga akan dijadikan bahan dalam pembahasan Perubahan APBD tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD tahun Anggaran 2027.

Penentuan program pembangunan nantinya diharapkan mempertimbangkan skala prioritas, sehingga kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui kegiatan reses dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap hasil reses dari tujuh dapil ini menjadi bagian dari proses penyampaian aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah,”ucap Agung Setiawan.(red01)