Perkuat PAD, Pemkab Batubara Usulkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal saat membacakan nota RAPBD anggaran tahun 2027.(Foto. Sekteriat DPRD BB)

BATUBARA l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara menyampaikan nota Rancangan APBD tahun Anggaran 2027 sekaligus nota Ranperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (18/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batubara, M.Safi’i, didampingi Wakil Ketua DPRD, Rodial. Bupati Batubara diwakili Wakil Bupati (Wabup) Syafrizal.

Juga hadir, Plt Sekretaris DPRD, Hardiman Sihombing, seluruh anggota DPRD, jajaran OPD, dan unsur Forkopimda.

Wabup Syafrizal, atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama dalam menjalankan program pembangunan.

Menurutnya, sinergi untuk mewujudkan visi “Batubara Bahagia”, yakni daerah yang berorientasi pelayanan, amanah, harmonis, akuntabel, giat, inovatif, dan adil.

Syafrizal mengingatkan, KUA-PPAS tahun anggaran 2027 telah dibahas dan disepakati bersama pada 7 September 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Ranperda APBD tahun anggaran 2027.

“Kita pantas bersyukur rancangan KUA-PPAS telah kita sepakati bersama,”katanya.

Selain nota RAPBD, Pemkab Batubara juga mengusulkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda itu disebut sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal, dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Syafrizal menegaskan, perubahan regulasi ini tidak semata-mata untuk menaikkan penerimaan. Tujuannya untuk membangun sistem pemungutan pajak dan retribusi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta memberi kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Kebijakan pajak dan retribusi daerah diharapkan menyeimbangkan kepentingan peningkatan pendapatan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi di Batubara.

“Kami berharap kemandirian fiskal makin kuat dan ketergantungan pada dana pemerintah pusat berkurang. Dengan begitu, daerah lebih mampu membiayai pembangunan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat,”ucap Syafrizal.

Diakhir paparan, Syafrizal mengajak seluruh pihak menjadikan nota RAPBD tahun 2027 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.(red01)