Wabup Batubara Bacakan Nota Keuangan APBD 2027, Perda Pajak dan Retribusi Direvisi

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal saat menyerahkan nota keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD, M Safi’i didampingi Wakil Ketua Rodial.(Foto. Diskominfo BB)

BATUBARA l Ersyah.com l Wakil Bupati Syafrizal menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna di Kecamatan Lima Puluh, Rabu (18/11/2026).

Pada kesempatan yang sama, ia membacakan rencana merombak aturan pajak dan retribusi daerah.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD M. Safi’i dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda ikut hadir.

KUA-PPAS 2027 sebenarnya sudah diketok bersama pada 7 September 2026. Namun, target dalam Nota Keuangan bergeser dari kesepakatan itu. Pemicunya, pemerintah pusat telah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027, sehingga Batubara harus menyesuaikan hitungannya.

Syafrizal juga menyebut, rencana mengubah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan selama ini menjadi pijakan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, perkembangan ekonomi, tuntutan layanan publik, dan perubahan regulasi di atasnya membuat sejumlah pasal perlu dievaluasi.

Syafrizal menepis anggapan bahwa revisi tersebut hanya untuk menggenjot penerimaan.

Menurutnya, tujuan utama adalah sistem pemungutan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil, plus kepastian hukum bagi pemerintah maupun warga.

Pemkab, kata dia, berusaha menjaga keseimbangan antara target pendapatan, daya beli masyarakat, serta iklim usaha dan investasi.

“Ujung dari semua langkah ini adalah kemandirian fiskal. Dengan PAD yang lebih kuat, Batubara diharapkan tak terlalu bergantung pada dana pusat dan lebih leluasa membiayai pembangunan sesuai kebutuhan warga,”katanya.

Syafrizal mengajak semua pihak menjadikan revisi sebagai pijakan bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.(red01)