![](https://ersyah.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230904-WA0106.jpg)
BATUBARA.Ersyah.com l Tunas Muda Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Batu Bara (TM Gemkara) membuat aksi demo di tiga tempat, Senin (4/9/23) di Kabupaten Batubara.
Tiga tempat yang menjadi sasaran massa itu, Kantor Sekretaris Daerah, Kantor Bupati dan gedung DPRD setempat dengan membawa 12 Tuntutan.
Massa yang menggunakan mobil pick up, membawa pengeras suara dan sejumlah spanduk.
![iklan](https://ersyah.com/wp-content/uploads/2024/07/bapenda-bb.jpeg)
Pertama mereka melakukan aksi di kantor Sekda, untuk meminta penjelasan sejumlah persoalan. Namun tidak mendapat jawaban.
Begitu juga di Kantor Bupati, meskipun teriakan koordinator aksi Ismail cukup lantang, satupun pejabat Pemkab Batubara menemui mereka.
“Kami kekecewa terhadap Pemkab Batubara atas pinjam uang Rp139 miliar ke PT SMI. Kami juga kecewa atas kepemimpinan Bupati Zahir yang kami nilai tidak pro rakyat sampai masa jabatan mau berakhir,”ungkap Ismail.
Sementara itu di gedung DPRD Batubara disambut baik Ketua DPRD M Syafi’i SH didampingi Ketua Komisi 1 Rizal Syareza SE, Ketua Fraksi Golkar Rohadi dan Rizky Aryetta.
Sempat terjadi argumen antara Ketua DPRD M Syafi’i dengan koordinator aksi, karena Ketua DPRD hanya meminta perwakilan 5 orang dari massa untuk menyampaikan tuntutan diruangan Komisi 1. Namun massa menolak permintaan itu, mereka meminta perwakilan 10 orang agar diperolehkan masuk.
Hampir 20 menit massa argumen terjadi, namun akhirnya mereka diperbolehkan masuk sesuai permintaan massa.
“Gitu dong bapak wakil rakyat, masak gedung sebesar ini cuma 5 orang yang bisa masuk. Ini gedung rakyat pak,”sebut mereka.
Saat pertemuan diruangan Komisi 1, M.Syafi’i berterima kenapa TM Gemkara yang telah menyampaikan aspirasinya ke DPRD.
“Atas tuntutan 12 poin ini kami akan tindak lanjuti untuk memanggil instansi terkait. Nanti apa hasilnya akan kami sampaikan, baik lisan maupun tertulis,”ujar Syafi’i.
Berikut 12 Tuntutan TM Gemkara
1. Minta Bupati Batubara untuk bertanggung jawab atas lahan tanah milik Pemerintahan Batu Bara di PT. Kuala Gunung Seluas 350 Hektar.
2.Minta Bupati dan DPRD Batu Bara bertanggungjawab atas uang Rp 139 Miliar di PT SMI Rp 139 Miliar
3.Minta Bupati Bertanggungjawab atas hilangnya uang Pemkab Rp7,6 miliar yang dibawa kabur mantan Kepala BPBD berinsial SY dan DPRD harus membentuk Pansus.
4.Minta Pemkab Bertanggung jawab atas mangraknya sejumlah aset daerah.
5.Meminta Sekda Batubara harus bertanggung jawab atas lahan Pemkab Batubara yang ditanami ubi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6.Minta Pemkab bertanggungjawab atas pemanfaatan lahan pertapakan kantor Bupati yang berubah fungsi menjadi kebun ubi dan PAD tak jelas.
7.Minta Pemkab Batubara transparan atas sertifikat lahan 50,15 hektare pertapakan kantor Bupati.
8.Minta DPRD memanggil Kepala BPKAD terkait pembayaran lahan eks PT Socfindo sebesar Rp9,5 miliar serta bukti pencaraian sesuai SP2D.
9.Minta DPRD untuk menolak pengajuan pinjaman uang ke Bank Sumut karena merugikan rakyat.
10.Minta DPRD memanggil Kadis PUPR terkait dana rutin tahun 2020-2022 yang diduga tak sesuai ketentuan.
11.Minta agar DPRD memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati yang asli putra/putri daerah.
12.Minta DPRD untuk RDP Bupati, Sekda, Kadis PUPR, Kepala BPKAD terkait tuntutan yang disampaikan TM Gemkara.(red/Gs/mz).
![iklan](https://ersyah.com/wp-content/uploads/2024/08/bkad-batubara.jpeg)