LANGKAT.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanam 10 ribu bibit mangrove, Kamis (12/10/23) di kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat.
Penanaman itu salah satu upaya Pemprov Sumut untuk memulihkan kawasan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang, yang mengalami kerusakan cukup serius dan paling berat.
Kerusakan itu disebabkan penebangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Kita perlu edukasi masyarakat, tentang pentingnya mangrove, dan ini harus kita cari solusi agar masyarakat memiliki penghasilan lain, sehingga mereka tidak menebang untuk dijual,”ujar kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin didampingi Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Plt Bupati Langkat Syah Afandin usai penanganan.
Hassanudin, memulihkan hutan mangrove ini tidak bisa dilakukan dengan jalan pintas. Perlu penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat ikut melestarikan mangrove.
“Ini bukan short cut, cuma salah satu langkah, karena mangrove butuh waktu lama untuk besar, padahal kita sangat butuh mangrove, melindungi dari intrusi air laut, tempat kembang biak ikan dan sekarang perdagangan karbon, sebab kita punya hutan mangrove terluas ketiga di Indonesia,”ungkap Hassanudin.
Senada disampaikan Kepala Dinas LHK Sumut Yuliani Siregar mengatakan, kerusakan hutan mangrove Lubuk Kertang karena pemangkasan habis di kawasan ini. Padahal Lubuk Kertang luas hutan mangrove sekitar 500 Ha salah satu primadona objek wisata di Langkat.
“Sebelum Covid ini menjadi tempat wisata yang diminati, tetapi saat Covid menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat juga terganggu, jadi sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove, sayangnya itu dipangkas habis, padahal ada tata cara kita menebang mangrove,”katanya.
Yuliani Siregar menyebutkan, Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRMG) memulihkan kawasan mangrove, termasuk aspek sosial dan ekonomi. “Kita akan kerja sama BRMG dan stakehholder, juga libatkan anak-anak muda agar kecintaan pada mangrove tumbuh, karena mereka yang kita harapkan bisa melestarikan ini,”ucap Yuliani Siregar.
Sementara Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Subiantoro menjelaskan, aspek sosial dan ekonomi, dampak kerusakan lingkungan juga sangat penting diperhatikan. Setiap tahunnya, daratan Sumut terkena intrusi air laut sekitar 14 meter per hektare dan untuk memperbaikinya butuh sekitar Rp 5 juta – Rp 6 juta/meter.
“Kalau terkena intrusi harus dibenahi agar tidak merusak perkebunan, pemukiman, di Labuhanbatu ada masyarakat yang harus merelakan sebagian kebun sawitnya untuk jadi hutan mangrove, ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan,”tutur Gatot.
Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kawasan Mangrove tersebut turut dikuti Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin, Forkopimda Sumut, OPD, komunitas pencinta lingkungan, tokoh masyarakat serta anak-anak muda Lubuk Kertang.(red01/MY)
