BATUBARA.Ersyah.com l Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara menjadi panggung kritik sekaligus harapan dari seluruh fraksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masa depan iklim investasi di wilayah tersebut.
Agenda utama rapat,Senin (14/4/2025) membahas Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024 dan Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) yang mengungkap banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Meski realisasi Pendapatan Daerah 2024 mencapai Rp ±1 triliun atau 98,11% dari target, sebagian besar fraksi menyoroti lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hanya terealisasi sekitar 92% dari target dan dinilai belum menggambarkan potensi sebenarnya Kabupaten Batubara. Isu sektor pertanian, pariwisata, hingga pengelolaan aset juga muncul sebagai kritik tajam dalam sidang ini.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya sinergi antar OPD dalam mengoptimalkan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Mereka menyoroti rendahnya realisasi sektor pertanian dan meminta perbaikan tanggul Sungai Sidalu-dalu sebagai langkah strategis.
“Kita butuh inovasi dalam mengembangkan daya tarik wisata dan industri kecil,”tegas Jalasmar Sitinjak.
Fraksi PKS memberikan perhatian besar pada program pro-rakyat seperti beasiswa sarjana dan Universal Health Coverage (UHC) yang sempat terhenti. Mereka mengingatkan pemerintah agar lebih serius menggali potensi PAD dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran.
“Program yang menyentuh masyarakat harus jadi prioritas, bukan hanya seremoni,”ujar Agung Setiawan.
Fraksi Gerindra mempertanyakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp ±31 miliar, menuntut efisiensi anggaran yang terukur. Mereka mengingatkan, setiap OPD harus bekerja lebih cepat dan akurat dalam menjalankan program.
Fraksi PAN menyoroti buruknya serapan anggaran di tengah masih banyaknya infrastruktur rusak, seperti di Kecamatan Air Putih. Mereka mempertanyakan tagihan pihak ketiga tahun 2023 yang baru dibayar 2025, padahal terdapat SILPA besar tahun lalu.
“Perlu evaluasi menyeluruh terhadap OPD seperti PU dan Perkim,”kata Suprayitno.
Fraksi KPN (Karya Pembangunan Nasional) mengusulkan pembentukan Pansus untuk peningkatan PAD, dengan strategi seperti optimalisasi pajak penerangan jalan dan sewa alat berat milik PU. Mereka juga menekankan potensi pariwisata budaya Melayu dan Pulau Pandang sebagai kekuatan ekonomi lokal.
Fraksi KDRI mengapresiasi LKPJ namun mendesak agar pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam pelaporan anggaran. Mereka juga menyerukan pembentukan Pansus untuk membedah LKPJ dan Ranperda PIKID lebih mendalam.(mn)
