Gubernur Sumut Terapkan Sekolah Lima Hari Mulai 2025

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan sambutan pada acara FGD terkait penerapan sistem lima hari sekolah,(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi mengumumkan penerapan sistem lima hari sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran baru 2025. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi juga bisa peningkatan peran keluarga dalam pembentukan karakter anak.

“Kita ingin ada satu sampai dua hari dalam sepekan orang tua ikut terlibat dalam proses pembentukan karakter anak. Jangan sampai setelah sekolah libur, anak malah sibuk di bimbel (bimbingan belajar),”kata Gubernur Bobby dalam Focus Group Discussion (FGD), Kamis (3/7/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

iklan

Gubernur Bobby juga mendorong para bupati dan wali kota di Sumut untuk mengkaji kemungkinan penerapan lima hari sekolah untuk jenjang SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau ini bisa diterapkan dari SD hingga SMP, tentu harus dipikirkan manfaat dan teknisnya,”ucap Bobby.

Tak hanya lima hari sekolah, Gubernur Bobby juga mengakselerasi program sekolah gratis di seluruh Sumut, sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Dinas Pendidikan Sumut segera merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, Sumut juga tengah menyiapkan pendirian sekolah unggulan, terutama di wilayah kepulauan seperti Nias. “Target kita lima sekolah unggulan. Satu sekolah setiap tahun, mudah-mudahan bisa tercapai,”ujarnya.

Program lima hari sekolah ini mendapat dukungan luas, termasuk dari Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti.

“Pada prinsipnya kami mendukung program-program yang berdampak positif seperti ini,”katanya.

Dinas Pendidikan Sumut telah memulai berbagai tahapan persiapan, seperti penyusunan kajian akademik, diskusi lintas sektor, sosialisasi kepada siswa dan orang tua, hingga pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.

FGD tersebut juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk para bupati/wali kota, perwakilan kementerian, kepala cabang dinas pendidikan, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pimpinan yayasan pendidikan.(red01)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *