BATUBARA.Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/9/2025).
Seluruh fraksi DPRD menyetujui laporan Badan Anggaran terkait KUPA dan PPAS, namun secara tegas menolak pemberian anggaran untuk BUMD dalam Perubahan APBD 2025. Usulan tersebut disarankan untuk diajukan kembali dalam R-APBD 2026.
Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif yang menjalankan pembahasan sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku.
“Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD 2025,” ujar Syafrizal.
Ia juga menyebutkan,masukan dan kritik dari DPRD menjadi dorongan positif bagi Pemkab dalam menjalankan pemerintahan secara optimal.
“Semangat ini penting untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pemenuhan kebutuhan pembangunan, demi mewujudkan Batubara yang BAHAGIA, Berorientasi pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, dan Adil,”tutupnya.(red01)
