BATUBARA.Ersyah.com l Aroma perebutan kendali kekuasaan mulai tercium dari tubuh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara. Suasana internal yang semula harmonis kini memanas, setelah Ketua Koperasi, Welas Harmono, mengaku ada upaya menyingkirkan dirinya secara perlahan dari proses pengambilan keputusan oleh sejumlah pengurus yang diduga melibatkan Pj Kepala Desa Lubuk Cuik, M.Y. Daulay.
Kepada wartawan, Senin (27/10/2025), Welas tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai sejumlah pengurus bertindak semaunya, bahkan melangkahi kewenangan Ketua dalam berbagai keputusan penting koperasi.
“Saya mulai disingkirkan. Sekretaris sampai berani menggelar rapat tanpa pemberitahuan kepada saya. Dalam rapat itu, saya justru disudutkan seolah tidak loyal terhadap koperasi,”tegas Welas dengan nada tinggi.
Menurutnya, puncak ketegangan terjadi pada Jumat (24/10) lalu. Dalam rapat tersebut, Pj Kades Lubuk Cuik, M.Y. Daulay, yang hadir sebagai pengawas, justru memilih diam seribu bahasa.
“Pj Kades hanya diam, manut saja. Seharusnya beliau memberi solusi, bukan hanya jadi penonton,”ujarnya kesal.
KDMP Lubuk Cuik selama ini dikenal sebagai koperasi percontohan tingkat kabupaten. Namun di balik citra itu, tersimpan kisruh pengelolaan modal yang mencoreng semangat gotong royong koperasi.
Welas mengungkapkan, dari kesepakatan seluruh pengurus untuk menyetor modal bersama, hanya dirinya yang benar-benar menyetor uang sebesar Rp 1,5 juta. Sementara dana lain yang diklaim berasal dari donatur dan pengurus sekitar Rp 10 juta tidak pernah disatukan dengan alasan “modal pribadi dikembalikan dulu”.
“Bendahara menolak menyatukan dana. Padahal konsep awalnya jelas, semua modal harus terkonsolidasi agar koperasi kuat dan transparan,”ungkap Welas.
Tak hanya itu, sejumlah keputusan besar, seperti pengajuan pinjaman bank dan perekrutan pengelola unit sembako, juga dilakukan tanpa sepengetahuannya. Bahkan, ia tidak pernah dilibatkan dalam komunikasi dengan Bisnis Assosten (BA), pihak pendamping resmi program Koperasi Merah Putih di setiap desa.
“Ini bukan tata kelola koperasi yang sehat. Jangan asal pinjam uang lalu beli peralatan tanpa rencana bisnis. Itu bukan manajemen, itu nekat,”tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pj Kepala Desa Lubuk Cuik, M.Y. Daulay, seolah enggan terseret dalam pusaran konflik ini. Ia mengaku tidak tahu menahu detail persoalan di tubuh KDMP.
“Yang rapat itu kan harus anggota yang punya simpanan wajib dan pokok. Saya dengar malah banyak warga malas bergabung kalau ketuanya Pak Welas,” kata Daulay melalui sambungan telepon.
Namun saat ditanya soal pengangkatan Welas sebagai ketua, Pj Kades justru membenarkan bahwa pemilihan dilakukan melalui musyawarah terbuka dan disertai berita acara resmi.
“Iya, rapatnya ada, Pak Welas hadir, warga juga hadir. Tapi kalau soal mau diganti atau tidak, kami sebagai pengawas tidak bisa memutuskan. Itu urusan anggota,” ujarnya seolah ingin cuci tangan.
Kisruh internal ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Batubara. Sebagai koperasi percontohan, KDMP Lubuk Cuik kini dihadapkan pada ancaman perpecahan internal dan hilangnya kepercayaan publik.
“Kalau arah pengelolaan terus begini, koperasi ini akan kehilangan jati dirinya. Semangat kebersamaan yang menjadi roh koperasi bisa hancur,” tutup Welas dengan nada prihatin.
Kisruh KDMP ini menjadi cermin bahwa di balik jargon pemberdayaan ekonomi desa, masih ada praktik perebutan pengaruh dan lemahnya pengawasan pemerintah desa. Yang jadi pertanyaan di balik kisruh KDMP Lubuk Cuik, siapa bermain di balik kursi Ketua,,?.
Jika tak segera ditangani, semangat “merah putih” bisa berubah menjadi bendera perpecahan di akar ekonomi rakyat Batubara.(mn/red01)
