ASAHAN.Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah Tahun 2025, yang digelar secara daring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (4/11/2025).
Pemkab Asahan mendapatkan berbagai masukan untuk menjaga daya beli dalam pengendalian inflasi.
Rakor diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan ekonomi masyarakat menjelang tahun 2026.
Di Kabupaten Asahan, kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain membahas pengendalian inflasi, Rakor ini juga menjadi forum evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam Program Nasional Tiga Juta Rumah, yang bertujuan mengurangi backlog perumahan serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Menteri Dalam Negeri RI menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok sangat penting. Ia mendorong kepala daerah untuk mempercepat langkah konkret seperti operasi pasar terpadu, penguatan cadangan logistik, serta pemantauan distribusi pangan agar inflasi tetap terkendali.
Sementara itu, Kepala BPS RI menekankan perlunya pengendalian inflasi berbasis data statistik yang valid dan terintegrasi untuk memetakan pola konsumsi dan distribusi barang secara akurat.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas menambahkan bahwa ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan perencanaan pasokan yang tepat menjadi kunci menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mendukung keberhasilan program perumahan rakyat.
Melalui Rakor ini, Pemkab Asahan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pelaku usaha, maupun lembaga pangan demi memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Rakor nasional ini berlangsung produktif dalam memperkokoh sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan stabilitas ekonomi di Indonesia.(S/red01)
