MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi.
Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Sumut.
Selain itu Pemprov Sumut terus berusaha memperkuat PAD lewat digitalisasi kemandirian fiskal.
Demikian disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menanggapi pemandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda APBD Provinsi Sumut tahun Anggaran 2026, yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan, Pemprov Sumut akan menerapkan prinsip cost recovery dan nilai manfaat layanan publik, sekaligus mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Bank Sumut, Samsat, dan Ditjen Pajak. Pengawasan dan kepatuhan wajib pajak juga diperketat agar kebocoran penerimaan dapat ditekan.
“Pemprov fokus melakukan diversifikasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta penyesuaian tarif berdasarkan nilai pasar yang wajar,”tegas Sulaiman.
Selain optimalisasi pajak, Pemprov juga mendorong lahirnya sumber PAD baru melalui inventarisasi dan revaluasi aset daerah.
“Aset harus dikelola produktif, memberi nilai tambah, dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kerja sama pemanfaatan aset, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan UMKM menjadi strategi lanjutan.
Pemprov juga menegaskan BUMD harus berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar penyetor dividen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial.
Pada sisi belanja, Pemprov menajamkan fokus pada sektor strategis: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan diarahkan lebih merata hingga kawasan selatan, barat, dan kepulauan dengan memperkuat infrastruktur dasar, layanan publik, pertanian, serta UMKM lokal.
Pemprov juga menyiapkan kebijakan investasi padat karya dengan memperkuat hilirisasi hasil pertanian dan kemitraan antara BUMD serta koperasi tani. Transformasi digital untuk mendukung UMKM naik kelas melalui sistem link and match menjadi prioritas lain yang digerakkan.
Di sektor pariwisata, Pemprov Sumut memperluas promosi digital bekerja sama dengan influencer, travel blogger, dan marketplace wisata, sekaligus memperkuat kapasitas SDM bidang digital marketing dan konten kreatif.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Ketua Ihwan Ritonga, para anggota DPRD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut.(RH/red01)
