BATUBARA.Ersyah.com l Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara menjadi sorotan ketika seluruh Anggota Dewan dari tujuh daerah pemilihan (Dapil) secara resmi menyampaikan Laporan Reses Tahap III Tahun 2025.
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Batubara, Senin (24/11/2025) berlangsung tegas, padat, dan penuh tekanan politik terhadap pemerintah daerah agar segera merespons berbagai persoalan masyarakat.
Kegiatan dipimpin langsung Ketua DPRD M Safi’i, didampingi Wakil Ketua Rodial, serta dihadiri perwakilan Bupati melalui Plh. Sekda Rusian Heri, OPD, Forkopimda, dan seluruh anggota dewan.
Dalam paripurna tersebut, setiap juru bicara tujuh dapil secara bergantian membacakan laporan hasil serap aspirasi.
Hampir seluruh sektor menjadi keluhan warga, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pupuk subsidi, hingga persoalan ekonomi masyarakat pesisir.
DPRD menegaskan bahwa semua aspirasi tersebut wajib ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Batubara melalui pembahasan P-APBD 2025 serta R-APBD 2026.
Juru bicara dari dapil, I – Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh, Suriadi menyampaikan, aspirasi masyarakat didominasi kerusakan jalan, drainase, kebutuhan pertanian, fasilitas desa, dan layanan publik yang dianggap belum merata.
Dewan meminta Pemkab Batubara menyusun kebijakan cepat untuk mengatasi masalah dasar pelayanan publik.
DAPIL II – Talawi dan Datuk Tanah Datar melalui juru bicara H. Rohadi, menyebut, masyarakat menyoroti minimnya pembangunan, infrastruktur rusak, serta kebutuhan fasilitas pendidikan dan bantuan sosial.
Mereka desak Pemkab perbaiki layanan dasar di dua kecamatan tersebut.
Dapil III – Tanjung Tiram dan Nibung Hangus melalui juru bicaranya Syahril Siahaan, menyampaikan, wilayah pesisir banyak mengeluhkan ekonomi nelayan, infrastruktur pelabuhan, banjir rob, dan fasilitas desa.
Mereka akan meminta Pemkab untuk fokus ke pembangunan wilayah pesisir yang selama ini tertinggal.
Sementara itu, Dapil IV – Sei Balai, Rachel Rismanauli Peranginangin menyebut, keluhan utama terkait jalan rusak, kebutuhan air bersih, fasilitas pertanian, dan perumahan penduduk.
DPRD meminta langkah cepat pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah setempat.
Dapil V – Medang Deras melalui Syaiful Bahri, mengatakan, masyarakat mengeluhkan kondisi ekonomi desa, infrastruktur rusak, dan minimnya sarana pendidikan serta kesehatan.
Dewan meminta pembangunan di Medang Deras diprioritaskan karena banyak desa membutuhkan intervensi cepat.
Kemudian juru bicara Dapil VI – Sei Suka dan Laut Tador, Leonardo Hadi Wijaya Purba,
Warga mempertanyakan layanan publik, perbaikan jalan, dan akses menuju kawasan industri yang terus berkembang.
DPRD mendesak agar Pemkab memperhatikan daerah penyangga industri agar masyarakat sekitar ikut merasakan dampaknya.
Terakhir, juru bicara Dapil VII – Air Putih yang menyampaikan isu paling tajam sorotan masyarakat tentang PKH tidak tepat sasaran, Harga pupuk subsidi tidak sesuai HET, Infrastruktur dasar masih tertinggal.
DPRD meminta pendataan ulang PKH oleh Pemkab dan mendesak penataan ulang distribusi pupuk subsidi.
Ketua DPRD Safi’i menegaskan, seluruh laporan reses bukan hanya formalitas, tetapi mandat politik dari rakyat yang harus diwujudkan pemerintah daerah dalam langkah nyata.
“Tidak ada alasan untuk menunda. Aspirasi masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Saya harapkan semua masukan dimasukkan ke prioritas anggaran pembahasan APBD 2026,”tegasnya.(red01)
