BATUBARA l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten Batubara yang menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan mendapat pengakuan nasional.
Sehingga, Pemerintah Pusat menganugerahkan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama kepada Kabupaten Batubara atas keberhasilan mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di atas 95 persen.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Batubara, H. Baharuddin Siagian, dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam acara nasional yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Bupati hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, dr Deny Syaputra.
Capaian penghargaan UHC pertama yang diraih Pemerintah Kabupaten Batubara sejak program Universal Health Coverage diluncurkan Bupati pada 10 Maret 2025.
Prestasi tersebut bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
H.Baharuddin Siagian menyampaikan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga dukungan penuh masyarakat.
“Cakupan JKN-KIS di atas 95 persen bukan sekadar angka, tetapi jaminan nyata bahwa masyarakat Batubara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan bermartabat,”katanya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, pencapaian Universal Health Coverage merupakan indikator kuat keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.
“UHC adalah fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Daerah yang berhasil mencapainya menunjukkan komitmen serius terhadap kesejahteraan rakyat,”ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah pusat memberikan Penghargaan UHC Kategori Pratama kepada 134 pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN-KIS di atas 95 persen.(red01)
