JAKARTA | Ersyah.com l Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat ketahanan pangan nasional.
Polri mengonsolidasikan strategi besar penguatan ekosistem jagung pakan ternak demi menjaga produksi nasional dan kesejahteraan petani.
Dalam Rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri ini diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menegaskan, keberhasilan Indonesia bebas impor jagung pakan ternak sepanjang 2025 menjadi pijakan kuat untuk melompat lebih jauh pada 2026.
“Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi. Target kami jelas, memperkuat strategi agar capaian 2025 dapat ditingkatkan pada 2026,”tegas Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Di sektor hulu, Polri hadir langsung membantu petani jagung mengatasi persoalan klasik permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperluas lahan dan meningkatkan produktivitas.
Implementasi nyata sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan mengembangkan lahan jagung.
Dukungan pembiayaan diperkuat komitmen Himbara.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyatakan BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Polri juga turun tangan menjaga stabilitas harga jagung. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak lagi dipermainkan tengkulak dengan harga rendah. Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang berpihak kepada petani.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini terbukti mendorong pembelian jagung Rp6.400 per kg sesuai standar Bulog,”jelas Brigjen Langgeng.
Program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional.
Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup.
“Petani jagung Indonesia semakin berdaulat dan sejahtera,”tutupnya.(red01)
