BATUBARA l Ersyah.com l Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Batubara menyampaikan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Batubara agar segera menerbitkan kebijakan resmi penutupan total seluruh tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadan.
KNPI menjadi organisasi pertama yang secara terbuka menekan pemerintah daerah dan menuntut langkah tegas tanpa kompromi menjelang Ramadan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Batubara, Ahmad Fatih Sultan menegaskan, pemerintah tidak boleh berlindung di balik imbauan atau pendekatan persuasif semata.
Menurutnya, yang dibutuhkan adalah keputusan resmi yang tegas dan mengikat.
“Pemerintah daerah jangan hanya mengeluarkan imbauan. Itu tidak cukup. Harus ada keputusan resmi yang jelas dan tegas. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ramadan adalah momentum sakral umat Islam, dan pemerintah wajib menjaganya,”tegas Ahmad Fatih Sultan,Kamis (12/2/2026).
KNPI menilai, ketegasan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ini menjadi ujian keberpihakan terhadap nilai religius masyarakat Batubara.
Jika lamban mengambil keputusan, pemerintah dinilai berpotensi memicu keresahan publik dan menurunkan wibawa kebijakan daerah.
“Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, pemerintah ini serius atau tidak,,,?. Ketegasan adalah kunci menjaga kondusivitas daerah,”ucapnya.
DPD KNPI Batubara secara eksplisit menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara sebagai berikut.
Segera menerbitkan kebijakan resmi penutupan total tempat hiburan malam selama Ramadan tanpa pengecualian.
Menginstruksikan Satpol PP melakukan penertiban aktif dan patroli rutin.
Melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh tempat hiburan sebelum Ramadan dimulai.
Membuka posko atau kanal pengaduan masyarakat untuk laporan pelanggaran.
Menetapkan dan menegakkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang membangkang.
Menyampaikan aturan secara transparan agar tidak ada celah multitafsir.
KNPI menegaskan, persoalan ini bukan sekadar urusan bisnis atau ekonomi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap bulan suci dan stabilitas sosial masyarakat Batubara.
Organisasi kepemudaan tersebut juga menyatakan siap mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan di lapangan.
KNPI menegaskan tidak akan tinggal diam jika pemerintah terkesan lamban atau tidak konsisten dalam menegakkan aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Batubara belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut.(red01)
