MEDAN l Ersyah.com l Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) H.Surya menyampaikan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten tidak boleh absen saat rakyat menghadapi krisis.
“Sumut saat ini berada pada fase menentukan,rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akhir 2025,”tegas H.Surya saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI, Jumat (20/2/2026) di Kantor Gubernur, Medan.
Pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam isu krusial perlindungan sosial, kebencanaan, dan pelayanan keagamaan yang langsung menyentuh hajat hidup rakyat Sumatera Utara.
Pemerintah daerah, kata Surya, tidak hanya memindahkan warga ke hunian sementara, tetapi memastikan keberlanjutan hidup mereka melalui pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
“Hunian sementara sudah ditempati. Tugas kami berikutnya, menghidupkan kembali mata pencaharian rakyat dan membangun infrastruktur yang menjamin keselamatan jangka panjang. Ini soal keberpihakan negara,”jelas Surya.
Ia juga menggarisbawahi terkait keberhasilan melewati fase tanggap darurat dalam waktu kurang dari dua bulan bukti sinergi pusat–daerah. Ke depan, Pemprov Sumut mendorong penguatan mitigasi bencana berbasis teknologi dan edukasi publik sebagai agenda kebijakan strategis.
“Kami tidak ingin rakyat terus menjadi korban siklus bencana. Mitigasi adalah investasi politik untuk keselamatan generasi mendatang,”ucapnya.
Selain membahas bencana, pertemuan juga menyentuh persiapan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Surya memastikan Embarkasi Medan tetap menjadi garda terdepan pelayanan jemaah, dengan standar pelayanan prima yang tidak boleh dikompromikan.
“Pelayanan terbaik menjadi fokus kita, sehingga para jamaah haji merasa nyaman, baik keberangkatan mau pun saat pulang,”jelasnya.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menyampaikan, fungsi pengawasan parlemen terhadap anggaran sosial dan keagamaan.
Ia menyebut, setiap rupiah APBN dan APBD harus berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama perempuan dan anak.
“Memberdayakan ibu berarti menyelamatkan masa depan bangsa. Program ekonomi perempuan, gizi anak, dan pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tegas Ansori.(red01)
