Kemiskinan Sumut di Bawah Nasional, 1.360 Warga Terima Bantuan Produktif

Hardina Lubis, Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, saat temu pers.(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN l Ersyah.com l Angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di Sumut berada di angka 7,24 persen, jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 8,25 persen.

Capaian ini menempatkan Sumut di peringkat ke-17 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

“Jika dibandingkan nasional, Sumut masih berada di bawah angka kemiskinan Indonesia yang mencapai 8,25 persen,” tegas Ika Hardina Lubis, Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, saat temu pers,Kamis (26/2/2026) di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut.

Ia menjelaskan, meskipun belum masuk 10 besar nasional, posisi Sumut di urutan ke-17 menunjukkan tren positif yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Untuk menekan angka kemiskinan lebih jauh, Pemerintah Provinsi Sumut membuat terobosan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu program andalan dijalankan Dinas Sosial Sumut melalui program makro masyarakat produktif.

Program ini dirancang untuk mengubah pola pikir masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan, baik secara individu maupun berkelompok.

Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Sumut,Fachrizal Nasution menjelaskan, sepanjang tahun 2025, sebanyak 1.360 jiwa telah menerima manfaat langsung dari program tersebut.

Bantuan disalurkan menyasar masyarakat Desil 1 hingga Desil 4, berupa bantuan usaha produktif seperti peralatan pembuatan kue, alat cukur dan pangkas, serta peralatan menjahit.

“Program pertama menyasar individu, sementara program kedua berupa kelompok usaha bersama. Sasarannya sama, jenis bantuannya juga sama, hanya berbeda pada skema penerimanya,”jelas Fachrizal.

Ia menegaskan, seluruh calon penerima bantuan wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diusulkan langsung pemerintah kabupaten/kota.

Pada tahun 2026, Pemprov Sumut memastikan kedua program ini berlanjut dan diperluas. Bantuan yang direncanakan mencakup alat pertanian, alat pertukangan bangunan, peralatan menjahit, doorsmeer, bengkel sepeda motor, alat cukur, salon wanita, hingga peralatan usaha kue. Pemprov Sumut mendorong masyarakat bangkit dan mandiri secara ekonomi.(red01)