MEDAN l Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, memaparkan capaian kinerja makro ekonomi daerah tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).
Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut, Bobby menyebut, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah provinsi mulai membuahkan hasil nyata. Persentase kemiskinan turun dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% di 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa dari garis kemiskinan.
Bukan hanya itu, sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan perkembangan. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 72,29% pada 2025, naik dari 71,36% pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.
Di sisi kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut turut mengalami kenaikan dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025. Kenaikan ini menjadi indikator membaiknya akses pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan tren positif, terlihat dari peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir,”ujar Bobby.
Ia menjelaskan, PDRB per kapita naik dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025.
Dalam aspek fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp12,7 triliun dengan realisasi mencapai Rp12,27 triliun. Sementara itu, belanja daerah dianggarkan Rp12,5 triliun dan terealisasi Rp11,5 triliun atau sekitar 92%.
Bobby menegaskan, penggunaan anggaran difokuskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan penghematan, dengan prioritas pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat paripurna dihadiri pimpinan DPRD Sumut, Wakil Gubernur H. Surya, jajaran Forkopimda, serta para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(red01)
