BATUBARA l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan umum fraksi terhadap Nota LKPJ tahun anggaran 2025 dalam sidang, Selasa (31/3/2026) di ruang rapat paripurna.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial, dihadiri unsur pimpinan daerah, OPD, serta Forkopimda.
Bupati Batubara diwakili Asisten I Renold Asmara menyampaikan respons terhadap seluruh masukan fraksi. Pemerintah daerah secara tegas bertanggung jawab terhadap efektivitas pengelolaan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan pandangan Fraksi Gerindra yang menyoroti pentingnya pengawasan dan optimalisasi anggaran.
Di sektor kesehatan, Pemkab Batubara mengakui capaian program Universal Health Coverage (UHC), namun tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan guna meningkatkan indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat.
Perhatian juga diarahkan pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan kondisi keuangan daerah.
Menanggapi Fraksi PAN, pemerintah menyatakan sepakat dengan reformasi birokrasi harus menyentuh aspek kebijakan hingga teknis. Langkah konkret seperti penyederhanaan layanan publik, peningkatan profesionalitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi akan terus didorong.
Sementara itu, capaian pendapatan daerah yang hampir menyentuh 100% mendapat apresiasi dari Fraksi Karya Pembangunan Nasional. Pemerintah berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui optimalisasi potensi daerah.
Isu penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga mendapat perhatian serius. Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara selektif, terutama dalam penanganan bencana, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Sorotan lain datang dari Fraksi KDRI terkait SILPA. Pemerintah menjelaskan, sisa anggaran tersebut berasal dari kegiatan yang belum terealisasi dan siap dibahas lebih lanjut untuk perbaikan ke depan.
Menanggapi Fraksi PKS, pemerintah mengungkapkan, proses pengisian jabatan kepala OPD saat ini tengah menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
Sementara persoalan kepala sekolah berstatus Plt terjadi akibat masa jabatan dan proses evaluasi yang sedang berlangsung.
Persoalan rendahnya realisasi pajak mineral bukan logam juga diakui, disebabkan banyaknya usaha yang belum mengantongi izin resmi. Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus perizinan agar dapat berkontribusi terhadap PAD.
Di sisi lain, kondisi gedung DPRD yang membutuhkan perbaikan turut menjadi perhatian dan akan dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran mendatang.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan untuk mengurangi belanja seremonial dan mengalihkan fokus pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Batubara juga berencana pembangunan ke depan akan berbasis data yang akurat dan terintegrasi, guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas OPD menjadi fokus utama. Audit berkala, sistem pelaporan transparan, serta pembinaan berkelanjutan akan kamj diterapkan demi memastikan setiap program berjalan optimal,”tutup Renold.(red01)
