NEDAN l Ersyah.com l Ribuan korban bencana segera memiliki hunian tetap tahun ini. Namun, satu kunci utama jadi penentu, data yang akurat dan spesifik.
“Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai, tapi tanpa data valid, pembangunan bisa tersendat dan tak berjalan,” tegas Muhammad Tito Karnavian, Rabu (15/4/2026) dalam rapat koordinasi (Rakor) lintas provinsi dipimpin Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Ia mendesak pemerintah daerah tidak lagi menunda pengajuan data calon penerima. Pemerintah pusat, kata dia, hanya akan memproses daerah yang siap dengan data konkret.
Dijelaskan, pembangunan hunian tetap (huntap) akan dilakukan melalui tiga jalur,
Insitu, membangun kembali di lokasi asal warga, Eksitu mandiri, relokasi ke lahan baru pilihan warga dan Eksitu komunal, relokasi massal ke kawasan aman yang terpusat.
“Total rencana pembangunan di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 39.016 unit. Namun, yang siap dibangun saat ini baru sebagian, menunjukkan masih adanya tantangan besar di lapangan,”ucapnya.
Tito terkesan memberikan sinyal keras bagi pemerintah daerah yang lambat menyerahkan data, berisiko tertinggal. Karena itu kecepatan birokrasi akan menentukan siapa yang lebih dulu bangkit.
“Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja,”ujar Tito, memberi sinyal keras.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan, untuk hunian tetap Sumatera Utara, angka yang dikejar tidak kecil. Dari 7.321 unit yang diajukan, pemerintah menargetkan 6.350 unit segera terealisasi. Mayoritas akan dibangun melalui skema eksitu komunal relokasi ke kawasan baru yang lebih aman.
Terkait percepatan hal itu saat ini, Ia tak hanya menunggu laporan, tetapi turun langsung ke lokasi terdampak banjir dan longsor.
Langkah percepatan dilakukan dengan verifikasi data korban dipercepat, pembangunan fisik dikebut, lahan strategis disiapkan dan kolaborasi lintas sektor diperkuat.
“Kami terus berkoordinasi dengan Forkopimda dan kepala daerah serta memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran penanggulangan pascabencana,”papar Bobby.
Rakor juga dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.(red01)
