Asahan Didorong Hadirkan Dampak Nyata

 

Forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Asahan diabadikan bersama usai upacara.(Ersyah/PMN10)

ASAHAN l Ersyah.com l Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Kabupaten Asahan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan.

Di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/4/2025), pemerintah daerah menegaskan pesan tentang otonomi harus berujung pada hasil nyata, bukan sekedar slogan.

Upacara dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Asahan, Rianto, diikuti unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, serta Aparatur Sipil Negara.

Namun di balik suasana formal itu, tersimpan dorongan tegas untuk perubahan.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dibacakan Wabup bawah otonomi daerah saat ini memasuki fase krusial. Pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Otonomi daerah adalah instrumen utama untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,”baca Wabup.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, arah kebijakan tahun ini menitikberatkan pada kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan sinergi pusat-daerah. Sejumlah tantangan besar sudah di depan mata, ketahanan pangan, tekanan ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan teknologi.

Pemerintah daerah diminta tidak berjalan biasa-biasa saja. Perencanaan anggaran harus tepat sasaran, sistem pemerintahan dituntut berbasis hasil, dan inovasi teknologi harus dimanfaatkan secara konkret, bukan sekedar wacana.

“Kita tahu bahwa ini bukan tugas ringan. Ini bisa kita lalui dengan kolaborasi dengan baik,”ucapnya.

Wabup Rianto juga menyebut, ada peringatan keras soal penggunaan anggaran. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemborosan dan kegiatan tanpa dampak nyata secara tegas diminta untuk dihentikan.
“Pesan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan efisiensi, kesederhanaan, dan hasil nyata dalam setiap program pemerintah,”tukasnya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.

“Hari ini dan seterusnya, mari kita lakukan evaluasi setiap program dan harus di rasakan masyarakat.”(PMN10)