MEDAN l Ersyah.com l Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) H. Surya mendesak pemangkasan birokrasi perizinan migas agar investasi ratusan juta dolar di Sumut tidak terhambat.
Ia menilai percepatan izin menjadi kunci agar proyek minyak dan gas bumi segera berjalan dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Surya saat menerima audiensi SKK Migas bersama jajaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Surya memastikan seluruh masukan dari SKK Migas akan dilaporkan kepada Gubernur untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menekankan proses administrasi tidak boleh menjadi penghambat masuknya investasi energi ke daerah.
“Perizinan harus dipercepat agar investasi bisa segera terealisasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Surya.
Selain mendorong percepatan investasi, Surya juga meminta Pertamina dan instansi terkait menuntaskan legalisasi sumur minyak tua milik masyarakat. Menurutnya, banyak sumur rakyat yang selama ini beroperasi tanpa payung hukum sehingga perlu diinventarisasi dan ditata ulang agar pengelolaannya legal, aman, dan produktif.
“Kita ingin sumur-sumur ilegal diinventarisir dan dilegalkan supaya produksinya lebih baik dan masyarakat mendapat manfaat ekonomi yang maksimal,”ujarnya.
Surya mengakui proses investasi migas di Sumut masih lebih lambat dibanding sejumlah provinsi lain. Namun, ia menilai koordinasi antarlembaga di Sumut tetap berjalan baik dan kondusif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), CW Wicaksono, mengungkapkan kawasan Sumbagut memegang peranan strategis terhadap produksi migas nasional. Dari sekitar 900 hingga 1.000 sumur migas yang beroperasi, sekitar 60 persen aktivitas berada di wilayah tersebut.
SKK Migas juga menargetkan investasi besar masuk ke Sumut dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami berupaya membawa investasi sekitar US$300 juta ke wilayah ini. Dukungan pemerintah daerah sangat penting karena tantangan investasi migas ke depan semakin berat,” kata Wicaksono.
Untuk mempercepat tata kelola sumur tua, SKK Migas berencana memfasilitasi pemerintah daerah dan BUMD melakukan studi banding ke Jambi dan Sumatera Selatan. Program itu ditujukan untuk mempelajari pola pengelolaan sumur tua berbasis koperasi dan masyarakat.
Di sisi lain, Deputi General Manager Pertamina, Reza Rahardian, menyebut Pertamina bersama perusahaan Jepang, Japex, akan mengembangkan wilayah migas di Langkat, khususnya Desa Bubun, Kecamatan Tanjungpura. Dua sumur baru dijadwalkan mulai dibor pada Agustus 2026 dan ditargetkan mulai berproduksi pada Juni 2027.
Pertamina juga melaporkan perkembangan positif di lapangan migas tertua Indonesia di Pangkalan Susu. Setelah hasil uji di Pulau Panjang menunjukkan prospek yang baik, perusahaan berencana mengebor dua sumur gas baru di kawasan Hamparan Perak, Deliserdang, guna memperkuat pasokan gas industri di Sumatera Utara.(red01)
