Gubernur Klaim 98 Persen KMP di Sumut Sudah Terintegrasi Digital

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saat kegiatan koperasi merah putih desa, kelurahan.(Foto. Diskominfo Sumut)

BATUBARA l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Sumut.

Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 6.100 badan hukum koperasi telah terbentuk dan tersebar di 33 kabupaten/kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Ady Putra Parlaungan mengatakan, mayoritas koperasi terbentuk telah terhubung dengan sistem digital SIMKOPDES atau Sistem Informasi Koperasi Desa.

“Sebanyak 98 persen koperasi sudah terintegrasi dalam sistem digital SIMKOPDES. Saat ini kami fokus mempercepat pembangunan fisik dan gerai layanan koperasi,”ujar Ady, Senin (25/5/2026).

Tak hanya di atas kertas, pembangunan infrastruktur koperasi juga mulai dikebut. Sebanyak 1.685 titik lahan kini dalam tahap pembangunan, sementara 353 gerai koperasi telah rampung 100 persen dan siap melayani masyarakat.

Pemprov Sumut menargetkan koperasi tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi berkembang sebagai pusat ekonomi desa. Saat ini sudah berdiri 337 gerai usaha yang mencakup sembako, apotek hingga klinik desa.

Beberapa daerah bahkan menunjukkan progres pembangunan yang cukup agresif. Labuhanbatu Selatan menjadi salah satu wilayah dengan percepatan tertinggi, dengan capaian pembangunan menembus lebih dari 64 persen dari target.

Ady menegaskan, target utama pemerintah bukan hanya menyelesaikan bangunan fisik koperasi, tetapi memastikan kelembagaan dan usaha koperasi mampu berjalan berkelanjutan.

“Kami terus mendorong agar koperasi yang sudah dibangun segera beroperasi dan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,”katanya.

Selain pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga mulai memfokuskan penguatan sumber daya manusia koperasi. Sebagian besar pengurus dinilai masih membutuhkan pelatihan teknis, pendampingan kelembagaan, hingga penguatan kemitraan usaha.

Pemerintah berharap modal kolektif yang dihimpun dari simpanan anggota nantinya dapat dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis KMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat serta memperkuat ekosistem simpan pinjam dan layanan usaha desa,”tutup Ady.(red01)