MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten Batubara mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Namun di balik penghargaan tersebut, publik juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp74,02 miliar.
Persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK bahkan telah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Batubara. Para tenaga pendidik yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan daerah justru harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima hak mereka.
Opini WTP itu diterima Bupati Batubara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal, Jumat (29/5/2026) yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang, di Auditorium BPK Sumut, Medan.
LKPD itu menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Namun capaian itu memunculkan pertanyaan baru. Besarnya SILPA hingga puluhan miliar rupiah dinilai menjadi indikator yang perlu dievaluasi lebih dalam.
Pasalnya, SILPA yang terlalu besar sering kali mencerminkan rendahnya realisasi program dan belum optimalnya penyerapan anggaran yang seharusnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, penghargaan WTP tidak serta-merta menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan efektivitas penggunaan anggaran maupun keberhasilan program pembangunan.
“Meraih WTP tentu patut diapresiasi. Tetapi masyarakat juga berhak mengetahui mengapa masih terdapat SILPA mencapai Rp74 miliar lebih. Apakah karena efisiensi anggaran, program yang tertunda, atau justru lemahnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan?,” ujar Rudy H, seorang pemerhati kebijakan publik di Sumatera Utara.
Sebelumnya, Bupati Baharuddin Siagian menegaskan, pemerintah daerah terus menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Saya bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran berkomitmen mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara akuntabel sehingga ke depan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dapat semakin baik,”katanya.
Saat penerimaan WTP tersebut, turut hadir Ketua DPRD Batubara, Pejabat Sekda Batubara, Asisten 1 Setdakab Batubara, Inspektur Daerah, Setwan, Kepala BKAD dan Kadis Kominfo Batubara.(red01)
