MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempercepat langkah pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di seluruh kabupaten/kota.
Hal itu terungkap saat Wakil Gubernur Sumut H.Surya menerima audiensi Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Dionisius Elvan Swasono, Selasa (30/6/2026) di Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Pertemuan itu membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) 2026–2029.
Wagub Surya menyampaikan, Pemprov Sumut siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah.
“Kami mendukung penuh dan akan meneruskan program ini sampai ke kabupaten dan kota,”katanya.
Surya menyebut, pencegahan ekstremisme tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial di daerah. Salah satu pemicu kerawanan, kata dia, adalah konflik agraria yang berpotensi berkembang menjadi gangguan sosial jika tidak ditangani sejak dini.
“Upaya pencegahan harus benar-benar menyentuh akar persoalan di masyarakat,”ucapnya.
Sementara itu, Dionisius Elvan Swasono menjelaskan, RAN PE 2026–2029 dirancang sebagai strategi nasional terintegrasi yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga Densus 88 Antiteror.
Menurut dia, pemerintah daerah wajib menyusun RAD yang ditetapkan melalui SK Gubernur serta melaporkan pelaksanaannya secara berkala.
“Ini kerja terpadu lintas sektor untuk memperkuat daya tahan masyarakat dari paparan ekstremisme,”ujarnya.
Dionisius Elvan Swasono juga meminta dukungan konkret Pemprov Sumut, termasuk penguatan anggaran daerah, agar program pencegahan dapat berjalan efektif di lapangan.
Sebab menurutnya, sejumlah indikasi paparan paham ekstremisme di masyarakat menuntut langkah antisipatif yang lebih serius.
“Dukungan daerah menentukan keberhasilan pencegahan di tingkat akar rumput,”tutup Dionisius.(red01)
