MEDAN l Ersyah.com l Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut ) mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi dalam mengelola media sosial guna membangun komunikasi publik yang informatif, responsif, dan adaptif di era digital.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial OPD Provinsi Sumut, Jumat (10/7/2026) di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Medan.
Erwin mengatakan, media sosial kini bukan lagi hanya sarana publikasi, melainkan telah menjadi ruang pelayanan publik yang menuntut respons cepat, akurat, dan terukur terhadap pertanyaan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat.
“Media sosial menjadi jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara real time. Karena itu, pengelola media sosial harus mampu menyajikan informasi yang menarik, akurat, bermanfaat, sekaligus membangun kepercayaan publik,”ucapnya.
Erwin juga mengajak seluruh OPD untuk lebih bersinergi dalam menyampaikan program dan capaian pembangunan Pemprov Sumut agar informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Jangan hanya fokus pada kegiatan OPD masing-masing. Mari berkolaborasi agar seluruh program Pemprov Sumut diketahui masyarakat,”katanya.
Erwin berharap melalui bimtek, pengelola media sosial OPD mampu menghasilkan konten yang efektif, mengelola isu strategis, menangkal disinformasi, Hoaks serta memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat.
Bimtek menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber.
Toga daalam pemaparan menyoroti perubahan perilaku masyarakat yang lebih banyak mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi.
“Berdasarkan data tadi, ad sebanyak 88,9 persen penduduk dewasa menggunakan media sosial, dengan rata-rata waktu akses mencapai 21 jam 50 menit per minggu atau sekitar tiga jam setiap hari,”paparnya.
Menurut Toga, masyarakat saat ini lebih menyukai konten yang singkat, sederhana, dan visual dibandingkan informasi resmi yang panjang. Selain itu, komunikasi publik tidak lagi bisa berlangsung satu arah.
“Publik tidak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga bagaimana pemerintah berkomunikasi,”ujarnya.(MY/red01)
