MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu terungkap dalam Forum Kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syari’ah (Eksyar) Sumut 2026 yang digelar, Kamis (27/8/2026) di Aula Kuala Deli, Kantor Perwakilan BI Sumut, Jalan Balai Kota Medan.
Langkah tersebut salah satunya diarahkan untuk memutus ketergantungan pelaku UMKM terhadap rentenir dan sistem ijon, sekaligus memperluas akses pembiayaan dan memperkuat legalitas usaha mikro.
Forum itu merupakan bagian dari rangkaian Sumut Halal Fest 2026.
Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengatakan, pemerintah harus hadir membantu masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya UMKM yang selama ini terjebak pembiayaan berbunga tinggi maupun sistem ijon.
“Banyak UMKM kita terjerat rentenir atau sistem ijon. Pengrajin batu bata di Deliserdang, Langkat, dan Binjai misalnya, bahkan tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus melalui aksi nyata,”katanya.
Untuk itu, Pemprov Sumut menargetkan 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis setiap tahun bagi pelaku usaha. Program ini menyasar sebagian dari sekitar 1,4 juta UMKM di Sumut, setelah sebelumnya pemerintah menyalurkan 1.000 sertifikat halal gratis.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Didit Widiana mengatakan, ekonomi syariah kini bukan hanya alternatif, tetapi berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh dan inklusif.
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi syariah nasional mencapai 4,9% hingga 5,7% pada 2026, sementara sektor Halal Value Chain (HVC) diperkirakan menyumbang sekitar 27% terhadap PDB nasional.
Menurut Didit, kolaborasi diperlukan agar pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya bergerak dalam arah yang sama.
“Jangan sampai ada program yang tumpang tindih. Semua harus saling memperkuat dan memiliki target yang jelas,”ucapnya.
Forum Eksyar Sumut 2026 diharapkan menghasilkan pembagian peran yang lebih jelas antara BI, Pemprov Sumut, KDEKS, Kementerian Agama, perbankan, dan mitra lainnya.
“Kolaborasi pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat usaha mikro secara nyata,”tutupnya.(red01)
