MEDAN l Ersyah.com l Produksi melimpah, harga justru melambung. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menilai adanya anomali pada komoditas cabai dan kini menyiapkan serangkaian langkah untuk menekan harga serta menjaga inflasi daerah.
Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Evan Botung Daulay, menyampaikan hal itu dalam jumpa pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).
Menurut Evan, secara data Sumut sebenarnya berstatus surplus cabai. Namun, harga di pasar lokal tetap naik.
“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di Kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,”katanya.
Evan, salah satu pemicu utama adalah tingginya arus penjualan cabai ke luar wilayah, terutama ke Provinsi Riau dan Aceh. Kondisi ini mengganggu pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut sendiri.
Untuk mengatasinya, Pemprov Sumut menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan.
“Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,”ucap Evan.
Selain itu, Pemprov Sumut menempuh sejumlah langkah konkret.
Pertama, menyerap hasil panen cabai petani lokal melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) bersama mitra.
“Cabai yang dibeli ini langsung kami distribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih dan pasar MMTC, untuk mengamankan ketersediaan stok pasar lokal,”ujarnya.
Biro Perekonomian Setdaprov Sumut bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) juga mengedukasi dan mengatur jadwal masa tanam cabai bagi gabungan kelompok tani.
“Pengaturan masa tanam ini penting, agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran,”jelas Evan.
Pemprov Sumut turut memberikan dukungan berupa subsidi ongkos angkut transportasi guna menekan biaya distribusi dari sentra produksi ke pasar konsumen. Pemerintah juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara serentak di kabupaten/kota.
“Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan. Hingga Desember nanti, seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,”paparnya.
Evan juga menyebut, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut berupaya menjaga kelancaran rantai distribusi cabai agar pasokan terjamin dan harga tetap terjangkau.
“Pemprov Sumut terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi,”pungkas Evan.(MY/red01)
