MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sebesar Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempercepat program strategis daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan, pagu BKP yang terinput mencapai Rp382 miliar, dengan Rp325 miliar di antaranya telah berkontrak.
“Saat ini, realisasi fisik pembangunan sedang berjalan dan Pemerintah Provinsi Sumut memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui BKP dapat rampung hingga Desember 2026,”kata Faisal dalam Jumpa Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (8/10/2026).
Faisal menjelaskan, BKP diberikan berdasarkan proposal yang diajukan kabupaten/kota, kemudian diverifikasi Bapperida.
“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kab/kota, kemudian diverifikasi Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota,”ujarnya.
Progres realisasi BKP juga menjadi pertimbangan Pemprov Sumut dalam memberikan reward kepada kabupaten/kota pada 2027. Daerah dengan kinerja dan realisasi yang baik akan mendapat perhatian dalam penilaian tersebut.
“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya bagus. Ini menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya,”ucap Faisal.
Sejumlah daerah menerima alokasi BKP dengan nilai besar, yakni, Asahan: Rp28 miliar, Tapanuli Utara: Rp25 miliar, Karo: Rp23,4 miliar, Nias Utara: Rp23 miliar, Labuhanbatu Selatan: Rp21,5 miliar, Padanglawas: Rp20 miliar.
Kemudian, Kabupaten/kota lainnya menerima BKP mulai dari Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.
Sebagian besar proposal BKP diperuntukkan bagi peningkatan dan rekonstruksi jalan serta pembangunan infrastruktur lainnya. Pelaksanaannya diselaraskan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jadi memang yang paling idola di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infrastruktur. Proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi, sehingga ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabupaten/kota,”paparnya.(MY/red01)
