ASAHAN l Ersyah.com l Wakil Bupati (Wabup) Asahan, Rianto, berjanji memanggil langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Darwin Lubis dan Kabid Desa Hendi Tambunan.
Janji itu disampaikan Wabup saat menerima massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan, Selasa (13/10/2026) di halaman Kantor Bupati Asahan.
Wabup Rianto mengapresiasi seluruh barisan massa yang datang menyampaikan aspirasi.
“Saya akan panggil langsung Kadis PMD dan Kabid Desa. Jika terbukti ada pelanggaran, akan saya teruskan ke Inspektorat untuk diperiksa. Jika ditemukan unsur pidana, silakan proses hukumnya,”ucap Rianto dihadapan massa.
Sebelumnya, massa memulai aksi di halaman Dinas PMD Asahan, Jalan W.R. Supratman, Kisaran. Namun Darwin Lubis dan Hendi Tambunan tidak menemui massa. Perwakilan dinas yang hadir dinilai tak mampu menjawab tuntutan.
GEMPPAR pun mendesak keduanya mundur jika tidak dapat bekerja secara profesional.
Kedatangan massa mempersoalkan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti 177 desa se-Asahan dan digelar tiga kali berturut-turut di Medan pada September 2026, saat pemerintah menggencarkan efisiensi anggaran.
“Apa urgensinya Bimtek diadakan di Medan untuk seluruh desa,?. Diduga ada imbalan yang diterima Kadis dan Kabid PMD dari Event Organizer penyelenggara. Ini terindikasi merugikan keuangan desa,”teriak Rain Panjaitan.
Ia juga menuding adanya pemaksaan terhadap kepala desa dan dugaan pelanggaran Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025. Mereka turut mempertanyakan anggaran Video Profile Desa, Neon Box Visi Misi Bupati, pelatihan Life Skill Tata Boga, hingga anggaran terkait Pilkades.
Dari Dinas PMD, massa mendatangi Kejaksaan Negeri Asahan dan menyerahkan laporan dugaan korupsi serta gratifikasi. Karena Kajari, Kasi Pidsus, dan Kasi Intel sedang menghadiri acara Pemkab Asahan, laporan dimasukan melalui PTSP yang diterima Kasubsi Intel Sofia Khairiunisa Damanik.
“Laporan ini kami sampaikan kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti,”tegasnya.
Sempat terjadi ketegangan antara massa dan petugas keamanan dalam rangkaian aksi.
“Kami terus mengawal laporan dan meminta semua pihak transparan serta akuntabel dalam mengelola dana rakyat,”tutupnya.
Usai disambut Wabup, barisan massa langsung membubarkan diri.(PMN10)
