ASAHAN|Ersyah.com l Wakil Bupati (Wabup) Asahan, Rianto, membuka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan bertujuan menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dalam melaksanakan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wabup Rianto,menyampaikan Pemkab Asahan siap memberikan dukungan penuh serta menjalin kerja sama dengan Tim BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah harus bersikap kooperatif dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan data maupun dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,”ujar Rianto.
Ia berharap melalui pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memperoleh masukan dan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI dengan fokus pada pemeriksaan kepatuhan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan khusus, melainkan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Prayitno juga menyampaikan bahwa tim pemeriksa dijadwalkan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan, terhitung sejak dimulainya kegiatan pemeriksaan.
Adapun ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada Tahun Anggaran 2026, dengan tujuan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan telah dilaksanakan secara patuh, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan Entry Meeting ini, ia berharap terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim BPK RI dengan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat terpenuhi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan; serta Wakil Penanggung Jawab beserta anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Pemkab Asahan mendukung seluruh rangkaian pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Diharapkan atas pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, semakin tertib, efektif, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Asahan. (PMN.10)
