Capai 68,76 Persen, Realisasi TKD Tambahan Asahan Diapresiasi Kemendagri

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar menyampaikan apresiasi atas catatan realisasi TKD Tambahan 68,76 persen, peringkat ke-4 di Sumut.(Ersyah/PMN10)

ASAHAN l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mencatatkan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) tambahan sebesar 68,76 persen, peringkat ke-4 tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Capaian itu diapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Kamis (19/11/2036) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan.

Monev dihadiri tim pusat yang dipimpin Sesditjen Keuda Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, bersama Kasubdit Wilayah 1 Fernando Siagian dan PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi.

Hadir pula jajaran Pemkab Asahan dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar berterima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungan TKD tambahan yang membantu mengatasi keterbatasan fiskal daerah, terutama untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang melanda Asahan pada November 2025.

“Bencana tersebut telah berdampak terhadap mobilitas masyarakat, konektivitas antar wilayah, hingga aktivitas perekonomian. Karena itu, dukungan anggaran harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”ujarnya.

Taufik menegaskan, penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia juga meminta seluruh Kepala OPD dan bendahara pengeluaran mengikuti monev dengan sungguh-sungguh, menyampaikan kondisi riil di lapangan, serta terbuka terhadap arahan tim Kemendagri.

Sesditjen Keuda Horas Maurits Panjaitan mengapresiasi capaian 68,76 persen tersebut. Namun, ia meminta seluruh kegiatan terus dipercepat dan dioptimalkan, tetap tepat sasaran, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain di luar kepentingan penanganan bencana. Satu rupiah pun tidak boleh beralih fungsi,”tegasnya.

Kasubdit Wilayah I Fernando Siagian menjelaskan, kunjungan merupakan tindak lanjut perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan.

Menurutnya, Asahan termasuk salah satu kabupaten penerima TKD tambahan terbesar di Sumatera Utara.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar aktif mempublikasikan pembangunan yang dibiayai dana tersebut di media sosial, sehingga masyarakat tahu dan dapat ikut mengawasi.

Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi menekankan pengawasan harus dilakukan menyeluruh di setiap tahapan kegiatan.

“APIP tidak boleh berhenti mengawasi. Pengelolaan dana harus semakin optimal, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam pemulihan infrastruktur dan perekonomian pascabencana,”tukasnya.(PMN10)